<![CDATA[AbstractThis study aims to determine how the implementation of the provision of leave rights for pregnant women workers by companies, one of which is an ice cream company in Bekasi and what form of legal protection is provided by the government to protect pregnant women workers if their leave rights are not fulfilled. This study on cases of miscarriage and infant mortality at an ice cream company in Bekasi is the basis for research on how to apply the provision of leave rights and protection for pregnant women workers in these companies in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method used by the researcher is the normative juridical method that is included in the interview, focusing on legal provisions such as laws, and literature related to legal protection of workers after which it is linked to the case that is the subject of the review. The results showed that the rights granted by ice cream companies to pregnant women workers regarding reproductive rights, namely the right to leave are in accordance with statutory provisions and the status of workers as indefinite time workers or permanent workers, only the implementation is still not in accordance with the provisions. Law No.13 of 2003 concerning Manpower, this is influenced by the absence of a collective labor agreement (PKB) between employers and workers / labor unions which makes workers not know exactly what rights and obligations are obtained outside of Law No.13-2003 so that workers or laborers suffer losses because they cannot get their rights in full. Legal protection provided by Law No.13-2003 is in the form of criminal sanctions and / or fines imposed on employers who violate statutory provisions. The form of legal protection for pregnant women workers is the provision of rights and obligations.Keywords: legal protection; pregnant women workers; reproductive rightsAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian hak cuti bagi pekerja perempuan hamil yang dilakukan oleh para perusahaan salah satunya adalah perusahaan es krim di Bekasi serta bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan pemerintah untuk melindungi para pekerja perempuan hamil jika tidak terpenuhi hak cuti nya. Kajian mengenai kasus keguguran dan kematian bayi pada perusahaan es krim di Bekasi ini menjadi dasar penelitian bagaimana penerapan pemberian hak cuti dan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil pada perusahaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan. Metode yang dipakai oleh peneliti ialah metode yuridis normatif yang disertakan oleh wawancara, berfokus pada ketentuan hukum seperti undang-undang, dan literatur-literatur berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja setelah itu dihubungkan dengan kasus yang menjadi pokok ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan es krim terhadap pekerja perempuan hamil mengenai hak reproduksi, yaitu hak cuti nya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan status pekerja sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, hanya penerapannya masih belum berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/buruh yang menjadikan buruh tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban apa yang didapatkan diluar dari UU No.13-2003 sehingga pekerja atau buruh mengalami kerugian karena tidak dapat mendapatkan hak nya secara penuh. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No.13-2003 berupa sanksi pidana dan/atau denda yang dijatuhkan kepada pihak pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan hamil berupa pemberian hak dan kewajiban.]]>
