Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tafhim Al-'Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Maimun, Ach.
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pembunuhan Khalifah Utsman Bin Affan Sebagai Anarkisme Politik : (Kajian atas Fenomena Post-truth dalam Kekerasan Politik di Awal Sejarah Islam) Maimun, Ach.
Tafhim Al-'Ilmi Vol. 15 No. 01 (2023): Agustus 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Aqidah Usymuni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37459/tafhim.v15i01.7079

Abstract

Anarkisme politik kubu oposisi yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan adalah peristiwa politik kelam dalam sejarah umat Islam awal umat Islam dengan rentetan dampak serius di masa berikutnya. Kajian ini memfokuskan pada aspek-aspek Post-Truth yang ada dalam pertiwa tersebut serta bagaimana ia bekerja menggerakkan kubu oposisi untuk tidak lagi peduli dengan informasi yang objektif. Kajian ini menggunakan teori Post-Truth dengan melacak data dari sumber-sumber otoritatif sejarah Islam untuk mengungkap fakta-fakta sebenarnya yang banyak dibahas para ahli sejarah. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tuduhan nepotis dan korup kepada Khalifah Utsman hoaks. Selanjutnya dilakukan identifikasi aspek-aspek Post-Truth yang terdapat dalam rangkaian peristiwa ini. Dari kajian ini dapat disimpulkan aspek-aspek Post-Truth dalam anarkisme politik atas kekuasaan Khalifah Utsman terbagi menjadi tiga: (1) pengabaian terhadap fakta dalam penggantian gubernur dengan anggota keluarganya, melindungi anggota keluarga yang bersalah, tuduhan korupsi pada dalam penjualan ghanimah dari penaklukan kawasan Afrika Utara serta hadiah yang diberikan anggota keluarga; (2) penafian realitas secara lebih luas dalam konteks nepotisme dalam konteks negara monarkhis dan tidak adanya penolakan di beberapa daerah yang pejabatnya adalah keluarga Utsman, pejabat yang diangkat menenuhi syarat, (3) Lenyapnya moralitas publik yang munculkan gerakan anarkis dengan tindakan intoleran sehingga menyebabkan terbunuhnya khalifah Utsman.Kata kunci: Post-Truth, Politik Islam, Khalifah Usman, Anarkisme Politik
Bernegara ala Santri dalam Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur (Kajian atas Keputusan Munas Alim Ulama PBNU 2019) Maimun, Ach.
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1256

Abstract

The strengthening of the Islamist movement and the assertion of the legitimacy of its conceptualization of the state, coupled with the accusation that modern state life represents a deviation from religious principles, gave rise to responses from a multitude of Islamic groups. At the National Conference of Alim Ulama of the PBNU in 2019, the santri highlighted the compatibility of their perspective with sharia on three key issues: the form of the nation state, the status of non-Muslims in the life of the nation and state, and the products of state laws and policies through modern mechanisms. This study focuses on determining the extent to which it aligns with the maqashid and the form of benefit that can be realized in accordance with sharia. This study employs a descriptive-analytical approach to examine the text of the 2019 National Conference of Alim Ulama PBNU decision, drawing upon Ibn Ashur's maqashid sharia theory. It can be concluded that the National Conference decision serves to protect the social order and preserve its goodness by relying on humans as al-maqshad al-'am. It enables the realization of maslahat and the rejection of mafsadat in the life of the nation and state as al-maqshad al-a'dzam of sharia. Secondly, the realization of maslahat as a maqashid sharia can be achieved through the pursuit of equality (musawah), justice ('adalah), freedom (hurriyyah), deliberation (syuro), and popular control (riqab al-ummah). This will facilitate the establishment of a harmonious, peaceful, and democratic society, thereby preventing the occurrence of mafsadat in the form of discrimination, inequality, oppression, and authoritarianism, which can give rise to disharmony, conflict, and chaos. The maslahat can be identified with clarity (wadhih) and is a pervasive phenomenon (ghalib), serving as a fundamental criterion for evaluating maslahat.
Co-Authors