Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Santika, I Gusti Ngurah Ngurah
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik) Santika, I Gusti Ngurah
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.02 KB) | DOI: 10.23887/jiis.v5i1.18777

Abstract

UUD 1945 pasca perubahan telah memformulasikan mekanisme pemberhentian atau pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih jelas dan tegas. Perubahan ini bermaksud meneguhkan dan memantapkan, bukan hanya sistem pemerintahan tetapi juga prinsip-prinsip negara hukum yang dipraktikan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia melalui Perubahan UUD 1945 ingin mengimplemntasikan kedaulatan hukum atas politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah, mengapa UUD 1945 pasca perubahan melibatkan Mahkamah Konstitusi melalui forum previlegiatum dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi, realitasnya putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga MPR secara politik bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diteliti Pergulatan Hukum dan Politik Dalam Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, literatur atau kepustakaan, dan dokumentasi dimana hasil pengolahan data disajikan dengan deskriptif analisis yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa sistem konstitusi Indonesia memposisikan politik lebih tinggi (superior) bila dibandingkan dengan hukum, terutamanya dalam mekanisme impeachment Presiden dan/Wakil Presiden.
MENELISIK AKAR KEGADUHAN BANGSA INDONESIA PASCA DISETUJUINYA HASIL REVISI UU KPK DALAM PERSPEKTIF PANCASILA Santika, I Gusti Ngurah
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i1.25001

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegaduhan yang terjadi di Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Demonstrasi diberbagai daerah yang dilakukan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi penolakannya terhadap hasil revisi UU KPK malah berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik akar kegaduhan bangsa indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pancasila yang merupakan sumber kebenaran dan kedamaian bagi Indonesia tidak digunakan sebagai rujukan normatif oleh segenap komponen bangsa dalam menjalankan kedudukan dan perannya. DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK kurang terbuka terhadap aspirasi rakyat Indonesia. KPK tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang secara yuridis bertugas melaksanakan UU. Pers tidak profesional dan independen dalam menyajikan imformasi ke publik. Mahasiswa cenderung bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi politiknya.Kata kunci: Revisi Undang-Undang; Komisi Pemberantasan Korupsi; Pancasila
Co-Authors