Garuda - Garba Rujukan Digital

Samosir, Osbin

Unknown Affiliation

Author-ID : 1837663

Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Transportation

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

Exploring Mediating Role of Green Supply Chain Management between Political Support by Government, Green Knowledge Management Capability and Sustainable Competitive advantage Siahaan, Chontina; Samosir, Osbin; Ali, Hapzi
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 5 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : ExcelingTech

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59160/ijscm.v9i5.5581

The main purpose of this study is to examine the relationship between green knowledge management capability, top management support, Political Support by the government, green entrepreneurial orientation, green supply chain management and sustainable competitive advantage. Moreover, the present research also examined the mediating role of green supply chain management as well. The data of the present study were gathered in the form of survey questionnaires from the employees of the textile sector of Indonesia through convenience sampling. From the distributed questionnaires, 560 usable questionnaires were received back. Thus, the response rate of the present study was 62.5%. The researcher employed PLS-SEM technique for the analysis of the data. It’s been revealed from the findings of the study that all proposed direct hypothesis was supported significantly. Moreover, the mediating role of green supply chain management between green knowledge management capability, top management support, Political Support by the government, green entrepreneurial orientation and sustainable competitive advantage was also supported statistically. The findings of the study fill the gap of limited studies conducted regarding government policy in the context of the supply chain. Moreover, the results of the present study are helpful for the policymakers of the textile sector to enhance their profit by minimizing the impact on the environment.

PANCASILA DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA Samosir, Osbin; Gian Tue Mali, FX
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Pencarian sosok demokrasi Indonesia tak kunjung selesai. Pasalnya, sejarah demokrasi sebagaimana dipahami di Eropa dan Amerika belum lama mengakar kuat di tanah Indonesia. Selain itu, demokrasi Indonesia telah melakukan lompatan besar dalam 55 tahun sejak kemerdekaan sejak dimulainya reformasi pada tahun 1998, dibandingkan dengan pemerintahan otoriter Suharto (Orde Baru) dari tahun 1966 hingga 21 Mei 1998 dan pada masa pemerintahan Soekarno dari kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1966. Setahun setelah jatuhnya Suharto. 21 Mei 1998, Indonesia mengadakan pemilihan umum demokratis pertama pada 7 Juni 1999. Pemilihan tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Pada tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilihan presiden langsung yang pertama. Setahun kemudian, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pertama, di mana pemilih memilih langsung gubernur, bupati, dan walikota. Pemilihan federal dengan demikian berlanjut dan mencari formatnya hingga pemilihan federal 2024. Pertanyaannya adalah apakah praktik demokrasi saat ini sejalan dengan semua nilai demokrasi sebagaimana dimaksud oleh ideologi Pancasila sebagai dasar fundamental bangsa Indonesia dalam segala hal tindakan politik? Dalam pengalaman demokrasi Indonesia, sosok demokrasi Indonesia dari tahun 1945 hingga 2021 cukup rapuh karena tradisi demokrasi tidak tumbuh subur di tanah Indonesia, demokrasi telah mengakar, tumbuh subur di Eropa dan telah diterima di Indonesia sejak November 1945 karena demokrasi menghargai martabat manusia dan jenis pemerintahan yang tepat di negara-negara modern.

HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM CENGKERAMAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI MENUJU PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 Samosir, Osbin; Novitasari, Indah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Salah satu hak terpenting warga negara setiap orang untuk menentukan pilihan politik termasuk pilihan menentukan pemimpin yang akan mengambil tanggung jawab kebijakan Negara. Salah satu dari hak mendasar itu terwujud melalui hak pilih universal. Pemilihan umum dalam konteks Indonesia tidak seindah harapan di atas. Pengalaman pemilihan umum nasional Indonesia tahun 2014 dan tahun 2019 direcoki dengan politik identitas agama yang memuakkan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 juga tidak luput dari sasaran politik identitas agama. Rakyat pemilih bahkan muak melanjutkan proses demokrasi karena kampanye hitam dan kotor merusak batin rakyat di pemilu. Postur demokrasi Indonesia yang masih belum kuat malam semakin terpuruk. Kandidat presiden pun dikategorikan ke kandidat yang satu dianggap didukung oleh partai politik dengan sebutan partai politik yang diridoi Allah, sementara calon presiden yang lain dikategorikan sebagai partai yang didukung oleh partai-partai yang diridhoi oleh setan atau iblis. Semua idealism demokrasi terlupakan yakni ketika prinsip-prinsip demokrasi yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pemilihan umum yang terbuka dan adil, serta kebebasan pemilih menjadi kabur dan cenderung hilang. maraknya penggunaan isu politik identitas khususnya atas nama agama sangat berbahaya bagi pertumbuhan demokrasi dan proses politik yang sehat di Indonesia.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search