Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hadratul Madaniyah Jurnal Independent Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Sholihah, Fithriyatus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyalahgunaan Data untuk Registrasi SIM Card dalam Bingkai Hukum Positif di Indonesia Kartika, Kartika; Iskandar, Iskandar; Sholihah, Fithriyatus
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.6399

Abstract

Latar belakang masalah dari penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum sales Smartfren dan konsumen atas penyalagunaan data oleh sales dalam meregistrasi kartu konsumen menggunakan data yang tidak valid yang menimbulkan sifat melawan hukum yang di mana sudah dijelaskan cara meregistrasi dengan benar ialah yang tertera pada peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2021 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan barang siapa yang melanggar pun sudah ada sanksinya tertera pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pelanggaran yang menyebabkan karugian atas hak-hak konsumen yang seharusnya terpenuhi dan menjalankan kewajiban sebagai sales yang tertib akan peraturan-peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum empiris karena menganalisa kesadaran hukum sales Smartfren sebagai pelaku usaha, kemudian peneliti juga mewawancarai spv dari sales Smartren guna mengetahui apakah dari atasan sales tersebut juga mengetahui atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salesnya. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku tidak memenuhi sepenuhnya aturan dari pemerintah karena masih banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar peraturan yang sudah ada: (1) Beberapa sales Smartfren menggunakan data orang lain untuk kepentingan pribadi, menggunakan data yang ia dapat dari pelanggan sebelumnya lalu digunakan lagi untuk pelanggan berikutnya tanpa ijin dari pemilik data tersebut tanpa memikirkan bahwasannya perbuatan yang dilakukannya memiliki sifat melawan hukum dan merugikan orang lain. Dari 10 sales yang diambil sebagai sampel oleh peneliti 2 di antaranya sadar akan peraturan dan memberikan cara lain bagi pelanggan yang membeli kartu namun tidak membawa data atau lupa dengan cara memberikan Whatsapp-nya kepada pelanggan dan melelui pesan Whatsapp sales tersebut mengajarkan tata cara meregistrasi. Sedangkan 8 di antaranya mengetahui akan adanya peraturan tersebut namun sengaja melanggar dengan berbagai macam alasan, salah satunya karna tuntutan pekerjaan dan ada juga yang tidak ingin repot, dan menggunakan data orang lain agar lebih praktis, serta tidak memakan waktu yang panjang. Kurangnya pengetahuan dari pelanggan tentang hak-hak pelanggan sebagai konsumen yang membuat pelanggan dengan mudah memberikan datanya kepada orang lain juga dapat merugikan pelanggan tersebut.
Legal Analysis of Accountability and Transparency in the Distribution of Waqf Management Returns Sholihah, Fithriyatus; Heradhyaksa, Bagas
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v12i2.10884

Abstract

This article examines the compatibility between Article 23 of the Indonesian Waqf Board (BWI) Regulation No. 01 of 2020 on the distribution of waqf proceeds and the Financial Accounting Standards (PSAK) 112 on Waqf Accounting. Article 23 stipulates that net proceeds shall be allocated with a maximum of 10% for Nazhir, at least 50% for the Mauquf ‘Alaih, and the remainder for reserves. However, the regulation does not specify the accounting basis for calculating and reporting such net proceeds. In contrast, PSAK 112 provides a comprehensive framework for recognition, measurement, presentation, and disclosure of waqf assets, including the separation between waqf and non-waqf assets, as well as the preparation of statements of financial position, activities, cash flows, and notes. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by international literature on accountability in waqf management. The findings reveal a regulatory gap between BWI Regulation and PSAK 112, which risks undermining transparency and accountability. The study recommends regulatory harmonization with PSAK 112, capacity building for Nazhir in financial reporting, and the adoption of digital reporting systems based on standardized accounting practices to strengthen public trust and ensure sustainable waqf governance.
Settlement of Regional Election Results Disputes: A Normative Analysis of the Provisions of Legislation in Indonesia: Settlement of Regional Election Results Disputes: A Normative Analysis of the Provisions of Legislation in Indonesia Rochmawanto, Munir; Sholihah, Fithriyatus; Faizah, Niswatun; Ramadhan, Panji Dani
Jurnal Independent Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i2.383

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) are a crucial pillar of Indonesia's democratic system, manifesting popular sovereignty at the local level. Despite being a manifestation of democracy, Pilkada often gives rise to disputes that impact political stability and public trust. This study aims to examine the legal regulations and mechanisms for resolving disputes over the results of Regional Head Elections in Indonesia and identify challenges and solutions in their implementation. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results indicate that the Constitutional Court has the authority to handle disputes over the results of Regional Head Elections, while the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the State Administrative Court (PTUN) handle disputes over the process and state administration. However, implementation in the field faces challenges due to multiple interpretations of regulations, overlapping authority, and political pressure. Regulatory improvements, institutional strengthening, and legal education are needed to maintain the integrity of the Pilkada.
Co-Authors Faizah, Niswatun Heradhyaksa, Bagas Iskandar Iskandar Kartika Kartika Ramadhan, Panji Dani Rochmawanto, Munir