Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : paulus law journal

MODEL MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA Dharmawati; Sutriani Abubakar; Gracesy Prisela Christy
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang”
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA ILMIAH DOSEN: ANALISIS YURIDIS DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI AKADEMIK Dharmawati; Sutriani Abubakar
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi.
PENGELUARAN WAJIB PAJAK DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA Dharmawati
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, ketentuan umum dan prosedur perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data primer dan sekunder serta tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara belum memenuhi secara optimal, meskipun secara kuantitas penerimaan perpajakan meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sumber daya manusia perpajakan yang kurang memadai serta wajib pajak negatif mengenai ketentuan perpajakan belum merata. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor bahan hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sosialisasi perpajakan.
TINJAUAN YURIDIS PENYEBAB PELANGGARAN TERHADAP MEREK ORANG LAIN Dharmawati; Muslimah; Sutriani Abubakar
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor penyebab suatu merek dapat melanggar hak merek orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penyebab suatu merek dapat melanggar hak merek orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum menggunakan merek yang sama atau sangat mirip baik secara visual, bunyi, maupun konsep dengan merek terdaftar sebelumnya untuk barang/jasa yang sejenis, melakukan pemboncengan reputasi (Passing off/dilusi Merek) yaitu menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal untuk mendompleng reputasi, meskipun tidak selalu satu jenis barang, seseorang dengan itikad tidak baik (Bad Faith) yaitu pendaftaran merek dilakukan dengan sengaja untuk meniru, mengeksploitasi, atau menghalangi pihak lain, kurangnya penelusuran (Search) yaitu kelalaian pemohon merek untuk melakukan pengecekan apakah merek tersebut sudah didaftarkan orang lain, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih, penggunaan tanpa izin yaitu menggunakan elemen grafis, desain, atau logo yang merupakan hak cipta pihak lain dalam merek dagang sendiri, faktor sosio-ekonomis yaitu tingginya permintaan pasar akan produk tiruan murah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual, serta faktor lemahnya penegakan hukum yaitu minimnya tindakan hukum yang tegas membuat pelanggaran terus terjadi.