Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Paulus Law Journal Salus Publica
Gracesy Prisela Christy
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Traffic Safety Education for Students in Makassar City Radjawane, Louise Elizabeth; Gracesy Prisela Christy; Singgih, Hanna M.; Margaritha Rami Ndoen
Salus Publica: Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/saluspublica.v2i2.338

Abstract

The presence of motor vehicles aids in the improvement of goods and services distribution. However, motor vehicles are sometimes used inappropriately, including by students. The aim of the community service activity is to enhance students' awareness and understanding of traffic regulations. The activity was conducted at a junior/senior high school in Makassar City and involved 100 students. The methods used included administering a pre-test, providing materials, and conducting an evaluation (post-test) regarding traffic regulations for students. Traffic education for students was carried out effectively, increasing awareness and helping to reduce the number of accidents on the road
MODEL MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA Dharmawati; Sutriani Abubakar; Gracesy Prisela Christy
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang”
PENANGGULANGAN CYBER-TERRORISM MELALUI WEBSITE RADIKAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA Gracesy Prisela Christy
Paulus Law Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cyber-Terrorism masuk dalam kategori kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.Analisa menunjukan bahwa Cyber-terrorism merupakan bentuk transformasi terror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme" para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Dengan rangkian jalur yang cukup maju ini maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya setiap negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Cyberterror.
EKSISTENSI PENGADILAN HAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Gracesy Prisela Christy; Edmondus Sadesto Tandungan
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum. Penerapan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pengadilan HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM, termasuk penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Differences and Points of Reference of Ood in the Perspective of Procedural Law of the State Administrative Court and Civil Procedure Law Elfran Bima Muttaqin; Gracesy Prisela Christy; Yusep Ginanjar; Andi Sri Rezky Wulandari; Mira Nila Kusuma Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6349

Abstract

This study aims to examine the differences and tangents related to the Object of Dispute (OOD) in the perspective of the State Administrative Court (PTUN) Procedural Law and the Civil Procedure Law. In judicial practice, the determination of OOD is crucial because it concerns absolute authority between two different judicial regimes. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, and is analysed qualitatively. The results of the study show that although the PTUN and the civil courts both handle legal disputes, the fundamental differences lie in the type of legal subject, the nature of the object of the dispute, and the underlying principles. On the other hand, there are potential tangents in the case of objects that are civil in nature but are issued by state administrative bodies or officials, which gives rise to jurisdictional overlaps. Therefore, it is necessary to affirm norms and harmonize the regulation of absolute authority to avoid legal dualism that is detrimental to justice seekers. This research makes a theoretical and practical contribution in strengthening the boundaries of the absolute competence of the judiciary in Indonesia
The Role of International Cooperation in the Enforcement of Anti-Terrorism Laws Gracesy Prisela Christy; Wahyudi; Tomi Apra santosa; Mira Nila Kusuma Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6500

Abstract

This study examines the role of international cooperation in anti-terrorism law enforcement in response to the complexity of terrorism threats that are transnational and transnationally organized. Using normative research methods that focus on the analysis of laws and regulations and international legal instruments, this study examines the effectiveness of cooperation mechanisms between countries in strengthening law enforcement and preventing acts of terrorism. The findings of the study show that international cooperation, through intelligence exchange, legal harmonization, extradition, and technical capacity building of law enforcement officials, makes a significant contribution to strengthening the effectiveness of anti-terrorism law enforcement. However, challenges in the form of differences in political interests, domestic legal constraints, and state sovereignty issues are still the main obstacles. This study recommends strengthening inclusive cooperation mechanisms based on respect for international norms as a strategic step to deal with the dynamics of terrorism threats globally. Thus, international cooperation is not only a tool of law enforcement but also a key element in terrorism prevention strategies.
Co-Authors Andi Sri Rezky Wulandari Dharmawati Edmondus Sadesto Tandungan Elfran Bima Muttaqin Margaritha Rami Ndoen Mira Nila Kusuma Dewi Radjawane, Louise Elizabeth Singgih, Hanna M. Sutriani Abubakar Tomi Apra Santosa WAHYUDI Yusep Ginanjar