Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan
Pardede, Josua Navirio
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Hukum Proksi atas Kejahatan Internasional Melalui “Taylor’s Doctrine” Pardede, Josua Navirio; Hafizh, Muhammad Razib Nur; Asih, Wigati Taberi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2541.056 KB) | DOI: 10.18196/jphk.v2i1.10401

Abstract

Perkembangan teknologi dan hubungan internasional telah memaksa perubahan fundamental dalam perang atau konflik, dimana perang konvensional dianggap tidak relevan lagi digunakan ketika terjadi konflik antara para pihak yang terlibat (belligerent). Kondisi tersebut menjadikan konsep perang proksi yang dikenal juga sebagai konsep berperang secara tidak langsung (indirect involvemen) menjadi salah satu mekanisme berperang yang paling populer saat ini. Namun, pergeseran teknis-mekanis tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa perang merupakan salah satu faktor utama pendorong terjadinya kejahatan internasional yang menjadi ancaman bagi nilai-nilai kemanusiaan universal. Bentuk perang proksi yang tidak langsung, tersembunyi dan cenderung tidak tampak menjadi tantangan bagi penegakan hukum internasional, khususnya dalam memetakan pertanggungjawaban kejahatan internasional yang dilakukan oleh proksi maupun pihak yang melakukan proxy intervention. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini melakukan analisis terhadap regulasi, konsep dan doktrin dalam hukum internasional, dalam hal ini “Taylor’s Doctrine” yang menyediakan konsep “aiding and abetting” untuk melihat relasi antara proksi dengan proxy intervention dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang telah terjadi.
Pertanggungjawaban Hukum Proksi atas Kejahatan Internasional Melalui “Taylor’s Doctrine” Pardede, Josua Navirio; Hafizh, Muhammad Razib Nur; Asih, Wigati Taberi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2541.056 KB) | DOI: 10.18196/jphk.v2i1.10401

Abstract

Perkembangan teknologi dan hubungan internasional telah memaksa perubahan fundamental dalam perang atau konflik, dimana perang konvensional dianggap tidak relevan lagi digunakan ketika terjadi konflik antara para pihak yang terlibat (belligerent). Kondisi tersebut menjadikan konsep perang proksi yang dikenal juga sebagai konsep berperang secara tidak langsung (indirect involvemen) menjadi salah satu mekanisme berperang yang paling populer saat ini. Namun, pergeseran teknis-mekanis tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa perang merupakan salah satu faktor utama pendorong terjadinya kejahatan internasional yang menjadi ancaman bagi nilai-nilai kemanusiaan universal. Bentuk perang proksi yang tidak langsung, tersembunyi dan cenderung tidak tampak menjadi tantangan bagi penegakan hukum internasional, khususnya dalam memetakan pertanggungjawaban kejahatan internasional yang dilakukan oleh proksi maupun pihak yang melakukan proxy intervention. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini melakukan analisis terhadap regulasi, konsep dan doktrin dalam hukum internasional, dalam hal ini “Taylor’s Doctrine” yang menyediakan konsep “aiding and abetting” untuk melihat relasi antara proksi dengan proxy intervention dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang telah terjadi.
Realizing Justice through the Credit Restructuring Policy Due to The Spread of Covid-19 Josua Navirio Pardede; Wigati Taberi Asih
Unram Law Review Vol 4 No 2 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i2.119

Abstract

This study aims to find an overview of the bank credit restructuring policy and the realization of the fair value of the government policy. The stimulus provided was in the form of restructuring bank credit due to the spread of Covid-19. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. This study uses secondary legal data in the form of primary legal materials, namely POJK No. 11 / POJK.03 / 2020, and secondary legal materials, namely books, journals, and other literature related to research problems. Based on the results of the study, it is known that the credit restructuring policy is an attempt by the government to provide legal protection for bank debtors who cannot fulfill their obligations to banks due to the spread of Covid-19. The realization of the value of justice in this credit restructuring policy is felt by all parties, the bank, and especially the debtor. The existence of a bank credit restructuring policy guarantees legal certainty to provide a sense of justice for debtors affected by Covid-19.
Rebalancing Religious Policy and the Concept of Public Sphere: Indonesia Cases Petrus Richard Sianturi; Josua Navirio Pardede; Septian Dwi Riadi
Udayana Journal of Law and Culture Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p02

Abstract

As the largest Muslim country, Indonesia is on the way to balancing the order of its people, their religious practice, and how these two are influencing the public sphere. There is an existing regulation called Anti-Blasphemy Law which contains any rule to guarantee that religion and the public sphere do not contradict from one to another. Related to it, this research found that in this digital era with an advanced development on technology, some factors potentially create any form of manipulation on religion which comprises religion itself, social dynamic, and legal instrument. This form of manipulation has also triggered the advancement of the interdependency discourse on religion and the public sphere. In the context of Indonesia, by its characteristic, to separate religion and the public sphere will only create other problems among religious people. Using normative legal research, this paper aims to look at the relevance of the Anti-Blasphemy Law to the socio-structural conditions of Indonesian society. In this research, it is argued that religion and the public sphere (state) should be placed through a form of functional differentiation concept, and found that there is an interdependent relationship between religion and the public sphere, nevertheless, Anti-Blasphemy Law failed to create and maintain this relation. Hence, legal reform on the Anti-Blasphemy Law has become a necessity in ensuring a balanced and harmonious (state) religious life.
Co-Authors Asih, Wigati Taberi Hafizh, Muhammad Razib Nur Hugo Poluakan, Piere Petrus Richard Sianturi Septian Dwi Riadi Siregar, Thogu Ahmad Wigati Taberi Asih