Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Program Ketahanan Keluarga Di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Nia Kurniati; Syaumudinsyah; Mey Susanti AS
ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2023): ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurnaladm.v1i2.231

Abstract

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan terus mengalami perubahan, baik perubahan internal maupun eksternal. Perubahan yang terjadi tentu saja akan memberikan dampak positif   dan negatif bagi keluarga. Keluarga harus memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai permasalahan, sehingga kesejahteraan keluarga dapat terwujud. Ketahanan keluarga memiliki tiga komponen yaitu komponen fisik, komponen sosial dan komponen psikologis. Permasalahan terkait dengan kegiatan PKM   di Desa Batu Putih banyak terjadi pernikahan dini yang didasari oleh berbagai faktor, diantaranya faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Pernikahan dini tentu saja akan menimbulkan berbagai dampak diantaranya dampak kesehatan, fisik dan mental. Legalitas dalam keluarga juga menjadi hal penting seperti surat nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk  dan Akta Kelahiran. Pendidikan juga merupakan hal penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, berdasarkan data profil desa tahun 2022 terdapat usia 7 – 45 tahun tidak pernah sekolah dari total jumlah penduduk 7.013  orang. Kegiatan PKM menggunakan metode sosialisasi dengan menitikberatkan pada pentingnya ketahahan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Tahapan kegiatan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksananan dan pelaporan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Hasil dari pengabdian masyarakat ini munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan keluarga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.
Peranan Stakeholders ii Kabupaten Bungo, Jambi dalam Pencegahan Praktek Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian: Tinjauan dari Perspektif Governance Fajar Ifan Dolly; Hartuti Purnaweni; Kismartini Kismartini; Mey Susanti AS
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v8i1.301

Abstract

This paper elaborates about how the role of stakeholders viewed from the perspective of good governance, namely government, community and private sector in Bungo Regency, in preventing the conversion of agricultural land to other uses. This study uses qualitative methods and descriptive analysis. The results showed that importance of stakeholders in terms of a good governance perspectiveincluding : 1) The role of the Bungo Regency government in the principles of good governance, namely (1) legal certainty, including having prepared regulations to limit community activities in the use of agricultural land to other uses by assigning a regional regulation on land determination of sustainable agriculture (Perda Bungo Regency No. 7/2014), then every community or agency proven to have intentionally carried out the activity of converting productive agricultural land to get dis-incentives in the form of administrative sanctions and penalties from the Bungo Regency government. Furthermore, from the principles of good governance, namely (2) Accountability:Bungo Regency government has tried to maintain and protect active agricultural land in rural areas by making special restrictions on active horticultural agricultural land. The Bungo Regency Agriculture Service also continues to convey the progress of activities to the government in an effort to maintain agricultural land in villages close to urban areas. Next is the principle of good governance as seen from indicators (3) Transparency: including continuing to carry out FGD (Focuss Group Discussion) activities with agricultural stakeholders consisting of GAPOKTAN, farmers, Agricultural Counsellor Officers, and community in order to remind each other and coordinate not to use agricultural land for other uses. However, prevention efforts carried out by implementers in the field have not consistently enforced existing rules. Furthermore, the commitment of officers is still low so that the practice of land conversion is still often carried out by the community in the context of development and for plantation land. The Bungo Regency Agriculture Office is also overwhelmed by the people who own the land, who are difficult to work with. The role of the community (farmer groups, farmers, researchers, and agricultural observers) is only to help the government carry out early socialization of the positive values ​​of farming to the community, provide input and conduct supervision on other forms of agricultural land use activities to sub-district field officers. Meanwhile, the role of the private sector includes carrying out social responsibility and lobbying for cooperation with the Bungo Regency government.