Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law Prasetya, Ajie; Sigalingging, Yulia Emma; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4126

Abstract

Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis penegakkan hukum. Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hukum dalam pembangunan dengan pendekatan economic analysis of law. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan konseptual approach yang diperoleh dari data sekunder atau studi kepustakaan. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah prescriptive design. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Hukum dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis.  Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif yang harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu; stabilitas, dapat diramalkan, keadilan, pendidikan, dan pengembangan profesi hukum. Kelima kualitas hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 Sigalingging, Yulia Emma; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2192

Abstract

Referring to Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Government has tried to ensure the health of its citizens through the Covid-19 Vaccination program, but there are still people who refuse to be given the Covid-19 vaccination, and this has become a pro and con in the community. The formulation of the problem in this study is how to set sanctions for refusal of Covid-19 vaccination and how the right to refuse the Covid-19 vaccination is viewed from the point of view of Human Rights. This research method uses a normative juridical approach, with data collection from literature studies. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that the sanctions for refusing the Covid-19 vaccine were in the form of imprisonment of 6 months to 1 year in prison or a fine of Rp. 500,000 - Rp. 1,000,000. In addition, there are sanctions in the form of delaying or discontinuing the provision of social security or social assistance, delaying or discontinuing government administrative services, and fines. In fact, refusing to be vaccinated against Covid-19 is a form of individual freedom that cannot be forced with all considerations to express his aspirations regarding the risks and consequences to his body. Where this should be respected by the Government as stated in Article 28J Paragraph (1) of the 1945 Constitution