Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Ingrit, Ingrit
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Factors Influencing Dividend Policy on Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2015 Ingrit, Ingrit; Siregar, Hermanto; Syarifuddin, Ferry
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 24, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The mining sector has an important role in economic development in Indonesia. Mining company has to have good responsibility to make investors trust in investing, especially in dividend policy. The dividend policy influenced by many factors such as micro and macroeconomics variables which influence investors to invest in mining companies. This research aims to examine the analysis of the current ratio, debt to equity ratio, return on assets, investment credit interest rate, exchange rate, mining stock price index and industrial production index toward the dividend policy. The samples used in this study are 10 mining companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2011 to 2015. The significance influence test of independent variables is using panel data regression model with significant level (α) of 1%. 5% and 10%. Classic assumptions testing are conducted in order to obtain the best results including normality test, multicolinearity test, and heterocedasticity test. The result shows that the current ratio, debt to equity ratio, return on assets, investment credit interest rate, mining stock price index and industrial production index significantly toward dividend payout ratio. The results also show that the exchange rate is not a significant toward dividend payout ratio.
REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Ingrit, Ingrit
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.269-308

Abstract

One of the big challenges from the past until now for judicial independence in Indonesia, namely the large number of interventions that come from various parties, both internal and external. This phenomenon illustrates that the current judicial situation is unhealthy, because institutions that should stand by maintaining their independence, are actually weakening due to influences and conflicts that attack the integrity of the judicial institution. This situation certainly raises questions from the public about the demise of Indonesia's judicial independence, which ultimately makes the public lose confidence in the judiciary as a place to seek justice. The judge in this case as a functional body of the implementation of the judiciary, which basically the judicial power is formed and compiled on the basis of legislation. As a law enforcer, the integrity of judges can be seen through their decisions, therefore judges must have freedom and moral values as their authority to decide cases, because the independence of judges is a representation of the state of law. Although various policy measures have been pursued in order to reform the judiciary, without independence or independence in the judicial power body, it will certainly be easier to provide access to opportunities that can affect and adversely affect including paving the way for the emergence of abuse of power or deviation of power and also the neglect of human rights by state rulers.
REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Ingrit, Ingrit
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.269-308

Abstract

One of the big challenges from the past until now for judicial independence in Indonesia, namely the large number of interventions that come from various parties, both internal and external. This phenomenon illustrates that the current judicial situation is unhealthy, because institutions that should stand by maintaining their independence, are actually weakening due to influences and conflicts that attack the integrity of the judicial institution. This situation certainly raises questions from the public about the demise of Indonesia's judicial independence, which ultimately makes the public lose confidence in the judiciary as a place to seek justice. The judge in this case as a functional body of the implementation of the judiciary, which basically the judicial power is formed and compiled on the basis of legislation. As a law enforcer, the integrity of judges can be seen through their decisions, therefore judges must have freedom and moral values as their authority to decide cases, because the independence of judges is a representation of the state of law. Although various policy measures have been pursued in order to reform the judiciary, without independence or independence in the judicial power body, it will certainly be easier to provide access to opportunities that can affect and adversely affect including paving the way for the emergence of abuse of power or deviation of power and also the neglect of human rights by state rulers.
REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Ingrit, Ingrit
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.269-308

Abstract

Salah satu yang menjadi tantangan besar dari dulu sampai sekarang bagi independensi peradilan di Indonesia, yaitu banyaknya intervensi yang datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi peradilan saat ini sedang tidak sehat, sebab lembaga yang seharusnya berdiri dengan menjaga independensinya, justru kian melemah lantaran pengaruh-pengaruh dan konflik yang menyerang integritas lembaga peradilan. Situasi ini tentunya memunculkan pertanyaan dari publik terhadap matinya independensi peradilan Indonesia, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksanaan kehakiman, yang pada dasarnya kekuasaan kehakiman dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, integritas hakim dapat dilihat melalui putusannya, maka dari itu hakim harus memiliki kebebasan dan moral values sebagai kewenangannya memutuskan perkara, karena independensi hakim merupakan representasi negara hukum. Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diupayakan dalam rangka mereformasi badan peradilan, tetapi tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tentunya akan lebih mudah memberikan akses peluang yang dapat mempengaruhi dan berdampak buruk termasuk membuka jalan munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.
REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Ingrit, Ingrit
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.269-308

Abstract

Salah satu yang menjadi tantangan besar dari dulu sampai sekarang bagi independensi peradilan di Indonesia, yaitu banyaknya intervensi yang datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi peradilan saat ini sedang tidak sehat, sebab lembaga yang seharusnya berdiri dengan menjaga independensinya, justru kian melemah lantaran pengaruh-pengaruh dan konflik yang menyerang integritas lembaga peradilan. Situasi ini tentunya memunculkan pertanyaan dari publik terhadap matinya independensi peradilan Indonesia, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksanaan kehakiman, yang pada dasarnya kekuasaan kehakiman dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, integritas hakim dapat dilihat melalui putusannya, maka dari itu hakim harus memiliki kebebasan dan moral values sebagai kewenangannya memutuskan perkara, karena independensi hakim merupakan representasi negara hukum. Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diupayakan dalam rangka mereformasi badan peradilan, tetapi tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tentunya akan lebih mudah memberikan akses peluang yang dapat mempengaruhi dan berdampak buruk termasuk membuka jalan munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.
Co-Authors Hermanto Siregar Syarifuddin, Ferry