Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Lex Publica
Irianto, Edi Slamet
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
An Empirical Study of Tax as an Instrument of Democratization Irianto, Edi Slamet
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 19, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article proposes two focuses on the discussion on fiscal decentralization carried out by the government and the important role that taxation in bringing about the process of economic democratization. Taxation is one of the most crucial factors in the strengthening of the role of the government especially the role of tax in budgetary issues. The two issues are strategic for a mutual relationship between the state and its citizen, the state in its legal authority to collect tax from its citizens and on the other hand the citizens to pay taxes as part of its submission to the existing law.
Transformation of Politics of Tax Law to Create a Fair and Efficient Tax Collection System Irianto, Edi Slamet
Lex Publica Vol. 7 No. 1 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.601 KB)

Abstract

In the context of the challenges of tax policy in creating a fair and efficient tax collection system, the politics of tax law needs to be transformed. Tax Law is a collection of regulations used to regulate the legal relationship between the State as a tax collector and the public as taxpayers. The purpose of tax law in general is to create justice in tax collection by the authorities to the public as taxpayers. Policymakers should be aware that the introduction of new tax expenditures and the introduction of special tax treatment for certain groups of taxpayers can create new special interest groups. A tax reform strategy that enables policy makers to achieve tax policy objectives and successfully implement fundamental and efficient reforms needs to be implemented. Policy makers must clearly communicate the strategic vision and objectives of tax reform. The transition in tax regulation in Indonesia in recent years could help bring about tax reform. The government can make tax reform happen by introducing rules that allow the old tax rules to continue to apply to some existing situations while the new tax rules will apply to all future situations. Abstrak Dalam konteks tantangan kebijakan pajak dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil serta efisien, politik hukum pajak perlu bertransformasi. Hukum Perpajakan adalah kumpulan peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai pembayar pajak. Tujuan hukum perpajakan secara umum adalah untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Pembuat kebijakan harus menyadari bahwa pemberlakuan pengeluaran pajak baru dan pengenalan perlakuan pajak khusus untuk kelompok pembayar pajak tertentu dapat menciptakan kelompok kepentingan khusus baru. Strategi reformasi pajak yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan pajak dan berhasil melaksanakan reformasi mendasar serta efisien perlu diterapkan. Pembuat kebijakan harus mengomunikasikan visi strategis dan tujuan reformasi pajak dengan jelas. Transisi pengaturan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat membantu mewujudkan reformasi pajak. Pemerintah dapat membuat reformasi pajak terjadi dengan memperkenalkan aturan yang memungkinkan aturan pajak lama untuk terus berlaku untuk beberapa situasi yang ada sementara aturan pajak baru akan berlaku untuk semua situasi di masa depan. Kata kunci: Pajak, Politik Hukum, Transformatif, Pemungutan Pajak, Keadilan
40 Tahun Reformasi Administrasi, Institusi Perpajakan Belum Berhasil Meningkatkan Tax Ratio Bayari, Bayari; Isra, Saldi; Warman, Kurnia; Irianto, Edi Slamet
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.80566

Abstract

Indonesia merupakan sebuah welfare state, tercermin dari sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Alinea keempat Pembukan Konstitusi, “memajukan kesejahteraan umum” yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, beserta berbagai pasal dalam Batang Tubuhnya. Untuk mewujudkan visi negara kesejahteraan diperlukan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memerlukan biaya yang tertuang dalam APBN.  Biaya dikumpulkan dari sumber penerimaan negara yang aman, berkelanjutan, dan murah, yakni dari sektor perpajakan. Faktanya, penerimaan dari sektor perpajakan masih kecil dibandingkan potensinya karena masih tingginya tax gap atau rendahnya tax ratio.  Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab tingginya tax gap atau rendahnya tax ratio dengan metode penelitian normatif yuridis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah rendahnya penerimaan perpajakan adalah masih belum optimalnya efektivitas dan efisiensi kinerja institusi perpajakan walaupun telah 40 tahun (1983-2023) dilakukan reformasi administrasi perpajakan. Buktinya berupa fakta masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk membayar perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Konstitusi. Rendahnya penerimaan perpajakan dibandingkan dengan kebutuhan APBN mengakibatkan terjadinya defisit anggaran yang berlangsung secara terus-menerus. Defisit anggaran ditutupi dengan pembiayaan berupa utang, baik utang dalam negeri maupu luar negeri. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan langkah fundamental (radikal) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja DJP dan DJBC berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dengan membentuk Badan Penerimaan Perpajakan Negara (BPPN) yang merupakan badan hukum tunggal hasil penggabungan DJP dan DJBC, berstatus hukum setingkat kementerian, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Co-Authors Bayari, Bayari Saldi Isra Syofiarti