Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Lex Suprema

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Amandangi, Wulan Suci; Novita, Intan; Herdianti, Sekar Ayu Awairyaning; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi pada masa kini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti internet dan media sosial yang memberikan dampak positif dan negatif dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Kejahatan yang dilakukan di dalam internet merupakan hal yang sama dengan kejahatan konvensional dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut. Cyberbullying merupakan kejahatan yang ditimbulkan kepada setiap korban individu dan sekelompok masyarakat tertentu yang dapat menyebabkan potensi bunuh diri atau melukai diri sendiri. Terjadinya berbagai macam bentuk perundungan siber karena adanya kekurangan dalam pemahaman penggunaan media sosial yang tidak diberikan filter atau tidak adanya pengawasan dari orang tua atau seorang dewasa. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya adalah mengenai perlindungan yang perlu diberikan kepada setiap korban cyberbullying di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberitahukan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cyberbullying. Jenis penelitiannya adalah normatif dan menggunakan statute approach yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Menggunakan 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier dengan sifat metode analisisnya adalah deduktif. Studi kepustakaan menjadi teknik dalam mengumpulkan data di penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data dan bahan hukum berdasarkan topik permasalahan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI (studi kasus: Anak-anak Penjual Tisu di Kota Balikpapan) Nanti, Muhammad Aswar; Putri, Shabrina Adhelia; Ringo, Elia Gloria Hosanna Siringo; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi terkait anak yang mengalami eksploitasi karena faktor ekonomi sebagai penjual tisu yang dilakukan oleh orang tuanya di Kota Balikpapan dan penulis merumuskan pembahasan untuk rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.Penelitian jurnal ini dianalisis berdasarkan studi lapangan dimana pengumpulan data fakta-fakta melalui wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun ke lapangan (field study) dan studi kepustakaan dalam hal ini pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak terhadap tindak eksploitasi untuk bekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab agar menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh hukum. Begitu banyak undang-undang serta peraturan- peraturuan daerah lainnya yang di buat oleh pemerintah guna mencegah terjadinya eksploitasi anak di Indonesia ada begitu banyak dasar-dasar hukum tenteang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kasus tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan  di serahkan ke UPTD PPA agar anak tersebut mendapatkan pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan pendampingan psikologis untuk memperbaiki mental dan menyembuhkan trauma berat pada anak tersebut, serta pelaku yang telah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kasus tersebut juga di berikan sanksi oleh pihak kepolisian.
LEGALITAS HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA Dzakiah, Wanda Putri; Setiawan, Chandra; Wibisono, Goestio Trillion; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awal april 2022 Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding dari Jaksa terkait putusan sebelumnya terhadap HerryWirawan pelaku pencabulan terhadap 13 santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) di Bandung  di vonis hukuman mati.  Hukuman mati Herry Wirawan si pemerkosa 13 santriwati di Bandung itu memang sesuai tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jabar yang saat di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) menuntut hukuman mati dan hukuman kebiri.Tapi di sisi lain Komnas HAM mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup karena merupakan hak dasar dari manusia, maka bagaimana dengan Hak dari 13 Santriwati yang merupakan korban pencabulan dan sebagian dari mereka telah melahirkan anak dari terpidana mati Herry. Bukankah banyak hak dari para korban yang telah dirusak oleh pelaku serta usia mereka yang masih dalam kategori anak-anak. Ketetapan dari penjatuhan hukuman mati pada kasus pencabulan anak telah diatur dalam UU terkait tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati yaitu tidakan yang menghilangkan hak asasi manusia nama baik yang dibutuhkan adalah penindakan tegas oleh aparat penegak hukumKata Kunci : Pencabulan ,santriwati, Hukuman Mati .