Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Legisia
Ihya', Rachmat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IJMA’ SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I Ihya', Rachmat
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbincangan (discourse) tentang ijma‟ menjadi sangat signifikan dan urgen, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur‟an dan al-Hadits, sementara realita perkembangan budaya dan peradaban manusia semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin banya dijumpai wacana-wacana serta permasalahan baru yang secara ekplisit dasara hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Dari perspektif ini ijma‟ berada pada tempat yang signifikan, sangat menentukan untuk menetapkan sebuah kepastian hukum, lebih dari itu ijma‟ juga memainkan peran penting dalam perkembangan syari‟ah, dari pada itu ijma‟ memberi validitas final pada struktur Islam yang kokoh. Kehujjahan ijma‟ terkait dengan kepentingan hukum menurut dua imam madzhab, Imam Hanafi dan Imam Syafi‟i, bila dikaji secara mendalam dan ilmiah ternyata tetap sangat menarik, ibarat sumber air tidak pernah kering sekalipun telah terkuras dari waktu-kewaktu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ijma‟ merupakan hujjah qat‟iyah yang wajib diamalkan, jika dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan hukum syara‟, maka ijma‟ itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma‟ sharih dan ijma‟ sukuti, menurut pendapat imam Hanafi antara ijma‟ sharih dan ijma‟ sukuti kedua-duanya layak dijadikan hujjah (argumentasi). Sedangkan menurut pendapat imam Syafi‟i tentang ijma‟ menyatakan bahwa, hanya ijma‟ sharih yang bisa digunakan sebagai dalil hukum, dan imam Syafi‟i menolak kehujjahan ijma‟ sukuti sebagai dalil hukum. Dalam pendapat kedua imam (Hanafi dan Syafi‟i) terdapat persama‟an pada kehujjahan ijma‟ sharih sebagai dalil hukum
HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (SIRRI) (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO: 1 TAHUN 1974 DIRUBAH UNDANG-UNDANG NO: 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN) Ihya', Rachmat; Wahyuni, Umi
JURNAL LEGISIA Vol 13 No 2 (2021): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/leg.v13i2.239

Abstract

Marriage is an important event in people's lives, so the state has the right to regulate this matter in clear rules to provide legal protection and order in people's lives. about the phenomenon of marriage that is not uncommon but often occurs in the community, namely underhand marriage or in Islamic terms, sirri marriage. The issue of legal or unregistered marriages often becomes a polemic which results in unclear marital status that occurs, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children. research on the behavior of these community groups (the perpetrators of sirri marriages) in society, what are the causes of underhand marriages (sirri) in society and the legal impact. This study uses a normative juridical method with a statutory approach as the main source of legal material, marriage according to the Islamic Law Compilation is that marriages carried out outside the supervision of the Marriage Registrar have no legal force. Keywords: Legal Review, Sirri marriage, Society
TINJAUAN HUKUM DAN NORMA SOSIAL PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH ATAS PERAWATAN IBU KANDUNG Aji, Moh. Waskito; Ihya', Rachmat; Sadikin, Ali
JURNAL LEGISIA Vol 15 No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/leg.v15i2.357

Abstract

An agreement to receive wages from the work of caring for elderly biological parents is an unusual agreement. Because it is considered uncivilized. Rule of civil law, agreement cannot be made haphazardly. Must meet several conditions. So the purpose of writing this thesis is to find answers regarding how to review Article 1320 of the civil code and the perspective of social norms regarding the agreement to pay for the care of biological parents. This research is an empirical normative research using a qualitative approach. In the discussion, caring for biological parents who are elderly is an obligation that must be carried out by their offspring. It doesn’t matter when they rich or poor. Because the true child is to be devoted to parent. The results of this study states that the agreement made by Sarmi with his siblings was null and void because the agreement did not fulfill one of the terms of the agreement, it’s term is a halal cause. And according to social norms in Rembang, the agreement was not in accordance with the norms in that area. Abstrak: Perjanjian untuk memperoleh upah dari hasil pekerjaan merawat orang tua kandung yang telah lansia merupakan suatu perjanjian yang tidak lazim. Karena hal itu dianggap tidak beradab. Pengaturan hukum perdata, perjanjian tidak bisa dilakukan secara asal. Harus memenuhi beberapa syarat. Jadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban bagaimana tinjauan pasal 1320 KUH Perdata dan perspektif norma sosial tentang perjanjian untuk mendapat upah dari mengasuhan orang tua kandung. Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Dalam pembahasannya,merawat orang tua kandung yang sudah lansia merupakan kewajiban dari anak yang ia lahirkan. Tidak peduli mereka kaya atau miskin. Karena sejatinya anak harus berbakti kepada orang tuanya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Sarmi dan saudara-saudaranya adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu perjanjian harus berasal dari sebab yang halal. Dan perspektif norma sosial di Kabupaten Rembang juga menilai bahwa hal itu tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di tersebut.
Co-Authors Aji, Moh. Waskito MARIA BINTANG Wahyuni, Umi