Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan
Ni'mah, Muflihatun
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) Ni'mah, Muflihatun; Hidayatullah, Hidayatullah; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5574

Abstract

Penelitian ini bertujun mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.
Co-Authors Hidayatullah Hidayatullah Wibawa, Iskandar