Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) di Kabupaten Maros Muhammad Tang Abdullah; Nurdin Nara; Syahribulan Syahribulan; Amril Amril; Rizal Pauzi; Musran Munize; Wahyu Nurdiansyah
ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2023): November : ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/aspirasi.v1i6.406

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives broad authority to villages to regulate and manage the various needs and interests of the community. Village government officials are required to have the capacity to draft regulations in the village. However, the facts show that the capacity of the village government apparatus is still weak in forming regulations in the village, especially the preparation of evidence-based village regulations. This fact also occurred in Maros Regency, especially in Moncongloe District. This phenomenon underlies the importance of conducting training for village apparatus in drafting regulations in the village. This technical guidance was carried out for 8 hours in the Hall of the Moncongloe District Office and was attended by 30 people and facilitated by a team of lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. To find out the effectiveness of this training, a pre-test evaluation was carried out at the beginning and a post-test at the end of the training. The results of the evaluation showed that there was an effect of the training on the participants, namely increasing their knowledge of evidence-based technical regulations in villages.
MODEL PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Rustan IR Rustan IR; Juanda Nawawi; Nurdin Nara; Muh.Tang Abdullah
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 8, No 1 (2023): MITZAL, Volume 8, Nomor 1, Mei 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/mitzal.v8i1.4037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan daerah berbasis pengembangan wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polewali Mandar dari bulan Agustus 2022 – Pebruari 2023 dengan melakukan kajian pustaka dan Focus Discussion Group dengan pemerintah daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah.   Penelitian ini menggunakan metode Interactive planning, untuk membuat perencanaan di masa yang akan datang yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini kemudian merancang desain perencanaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dengan menggambarkan proses perencanaan pembangunan daerah berbasis pengembangan wilayah di Kabupaten Polewali Mandar.Hasil penelitian menunjukan bahwa, penyusunan dokumen  Rencana Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD)  masih belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, belum mempunyai alur perencanaan yang jelas dan tepat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2008, dan belum ada keterkaitan substansi antar dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain, guna merespon paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, misalnya dari perencanaan top-down ke perencanaan buttom-up, dari budaya petunjuk ke budaya partisipasi. Padahal didalam proses menyusun dokumen RKPD ada beberapa tahapan-tahapan atau sub sistem yang merupakan bagian yang tersistem dalam menyusun RKPDKesimpulan yang didapat bahwa proses penyusunan RKPD menunjukan masih terdapat kompleksitas permasalahan. Kompleksitas yang dimaksudkan adalah tahap penyusunan mulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD, sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Pendekatan Interactive planning mengelompokan kompleksitas tersebut dalam 3 (tiga) tahap. Strukturisasi permasalahan, mendefinisikan sistem permasalahan dan membangun model konseptual.