Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia
Hardjanti, Dewi Krisna
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hardjanti, Dewi Krisna
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3392

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana UUDNRI Tahun 1945 memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan memberikan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan evaluasi terhadap 20 (dua puluh tahun) Perubahan UUDNRI Tahun 1945 dimana idealnya terdapat adanya keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR mengingat keduanya dipilih langsung oleh rakyat dan melaksanakan aspirasi rakyat. Penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai bentuk penelitian hukum guna menemukan kebenaran koherensi, yakni antara norma hukum dan prinsip hukum dengan aturan hukum yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUDNRI Tahun 1945 memberikan pembatasan kepada Presiden dan penguatan kepada DPR sebagai berikut: periodisasi masa jabatan kepada Presiden namun tidak memberikannya kepada DPR, Presiden dilibatkan dalam penyusunan undang-undang meski terbatas, Presiden diberikan berbagai kekuasaan sebagai kepala negara meskipun dalam beberapa kekuasaan tersebut memerlukan keterlibatan DPR, serta berbagai hak yang diberikan hanya kepada DPR untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya keseimbangan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden sebagai pemegang fungsi eksekutif dan DPR sebagai pemegang fungsi legislatif.
The Existence And Relevance of The Main Poins of State Direction In The Constitutional System According to UUDNRI 1945 Hardjanti, Dewi Krisna; Hartono, Yohanes
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i3.875

Abstract

This paper discusses the urgency and implications of The Main Poins Of State Direction In The Constitutional System (PPHN) in Indonesian state administration where after the MPR no longer has the authority to determine the Guidelines of State Policy (GBHN), the GBHN function is replaced by Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning Systems and Law Number 17 of 2007 concerning the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. This has an impact on the Indonesian state administration ideologically, juridically, and politically. The research method in this study uses the normative juridical method. In conclusion, the preparation of PPHN is something that has become a necessity for Indonesia today and the implementation of PPHN will not have adverse implications for the Indonesian Presidential system of government, it will even strengthen the Presidential system. In addition, the existence of PPHN actually complements the perfection of Indonesia's constitutional building, namely Indonesia has Pancasila as the ideology and foundation of the state, The 1945 Constitution of Republic Indonesia (UUDNRI 1945) as the constitutional direction of the state, and PPHN as the basic policy of state development. The results of the study show that this GBHN needs to be elaborated into stages that can facilitate efforts to achieve it. To provide a legal basis, the direction of the State (whatever its name) needs to be outlined in legal form
Co-Authors Hartono, Yohanes