Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Waqf Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam
Ali, Mahbubi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA ZAKAT KORPORASI DI INDONESIA Rizki, Muhammad; Ali, Mahbubi; Tanjung, Hendri
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 10 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat korporasi merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan seperti yang telah disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 3 tahun 2009, dan juga telah disebutkan dalam Undang-Undang zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3), banyak perusahaan berlabel syariah yang tersebar diseluruh Indonesia dan terhimpun dalam Daftar Efek Syariah, banyaknya perusahaan tersebut tidak berbanding lurus dengan realisasi zakat perusahaan yang diterima oleh lembaga penghimpun zakat seperti BAZNAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai alat penggali informasi, data diolah dan divalidasi dengan metode triangulasi sebagai alat untuk validasi hasil temuan dari hasil wawancara. Penelitian memiliki 3 tujuan, pertama, menganalisis pengaruh fatwa terhadap zakat korporasi, kedua menganalisis peran pemerintah dalam mendorong zakat korporasi, ketiga menganalisis permasalahan yang terjadi dalam zakat korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menujukkan bahwa fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, sehingga fatwa sangat mudah disepelekan, Pemerintah lebih berpihak pada pajak dan CSR, sehingga mempengaruhi penerapan Fatwa dan UU zakat korporasi, ketika perusahaan-perusahaan di hadapkan dengan regulasi pajak dan CSR yang begitu ketat, maka hal itu menjadikan zakat korporasi ini dipandang sebelah mata, begitupula dengan perumusan Undang-Undang Zakat ini yang tidak memiliki regulasi untuk mewajibkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat korporasi.
ANALISIS LEGITIMASI PUBLIK PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI Fathoni, Rizki; Ali, Mahbubi; Mulyana, Rahmat
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berhasil melewati krisis 1998, fatwa DSN MUI bahwa bunga haram, citra relijius, dan prinsip bagi hasil merupakan hal utama yang melegitimasi operasional bank syariah di Indonsia. Namun, publik tidak cukup yakin dengan legitimasi bank syariah. Hal tersebut ditandai dengan banyak kritik terhadap produk bank syariah yang dinilai sama dengan produk bank konvensional dengan hanya berbeda nama, kontribusinya terhadap masyarakat yang dipertanyakan, hingga fraud yang terjadi di dalam tubuh bank syariah itu sendiri yang makin membuat publik mempertanyakan praktik operasional bank syariah. Penelitian ini mengambil sudut pandang publik sepenuhnya dalam menganalisis legitimasi publik terhadap BSM dengan metode konten analisis pengungkapan variabel yang ingin diketahui publik melalui laporan tahunan yang dirilis ke publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih banyak hal yang tidak diungkap oleh BSM dalam laporan tahunannya, BSM masih cukup legitimate sebagai bank Syariah.
Determining the Priority of the LKS-PWU Cash Waqf Aspect in Indonesia Abimanyu, Agisni; Muslim; Ali, Mahbubi
International Journal of Waqf Vol. 4 No. 2 (2024): International Journal of Waqf
Publisher : SMART Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58968/ijw.v4i2.696

Abstract

Cash waqf is one of the instruments of Islamic philanthropy that has great potential in supporting sustainable social and economic development in Indonesia. In the context of its management, Sharia Financial Institutions Recipients of cash Waqf (LKS-PWU) play a strategic role as an intermediary between waqif and mauquf 'alaih. However, the effectiveness of cash waqf management is largely determined by various institutional, managerial, regulatory, and operational aspects that do not yet fully have clear priorities. This study aims to identify the priority of important aspects in the management of LKS-PWU cash waqf in Indonesia based on the consensus of experts. The method used is the Delphi method involving 11 experts consisting of academics, practitioners, and regulators of waqf. The results of the study show that of the 23 aspects of LKS-PWU cash waqf analyzed, as many as 19 aspects have reached a consensus, while the other 4 aspects have not been agreed. The three aspects with the highest priority are management professionalism, management productivity, and community education. These findings affirm the importance of strengthening managerial capacity and the quality of cash waqf management as the main prerequisites in improving the performance and sustainability of cash waqf in Indonesia.
Co-Authors Abimanyu, Agisni Fathoni, Rizki Hendri Tanjung Muhammad Rizki Muslim Rahmat Mulyana