Andi Arfan Sahabuddin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Paulus Law Journal

KONSEP PERADILAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Andi Arfan Sahabuddin
Paulus Law Journal Vol 2 No 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v2i1.152

Abstract

In the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 97/PUU/2013, it is stated that the handling of The Regional Election disputes is no longer be the authority of the Constitutional Court. This raises a consequences, the Regional Election disputes wil be handled through the Special Judiciary. This study aims to analyze the concept of Regional Election disputes court. This study uses a normative method with statute approach. The result of this study shows that the formation of a Special Judiciary to handle the Regional Election disputes is a necessity because it is a mandate of the Law. In order for the handling of Regional Election disputes can be effective, the Special Judiciary should be under the State Administrative Court.
KONSEP PERADILAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALADAERAH Andi Arfan Sahabuddin
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakanbahwa penanganan sengketa Pemilihan Kepada Daerah tidak lagi menjadi kewenangan MahkamahKonstitusi. Hal ini membawa konskuensi, di mana sengketa Pemilihan Kepala Daerah akan ditanganimelalui Badan Peradilan Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep peradilansengketa Pemilihan Kepada Daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukanBadan Peradilan Khusus untuk menangani sengekta Pilkada menjadi suatu keharusan karena haltersebut merupakan amanat Undang-Undang. Agar penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerahdapat dilakukan dengan efektif, maka Badan Peradilan Khusus tersebut sebaiknya berada di bawahPeradilan Tata Usaha Negara.