<![CDATA[Abstrak Keterlibatan desa adat dalam penanganan penduduk nonpermanen tidak hanya dalam kerangka koordinasi dengan Pemerintah. Beberapa desa adat melakukan penanganan penduduk nonpermanen secara mandiri, dengan melakukan pengaturan krama tamiu dan tamiu dalam awig-awig dan/atau pararem. Sumber kewenangan otonomi desa adat yang diakui oleh konstitusi berdasarkan pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali. Salah satu hak tradisional yang dimiliki oleh desa adat adalah hak otonomi untuk mengatur rumah tanganya sendiri, sebagaimana ditegaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Rumusan masalah tesis ini adalah (1) Bagaimana legalitas pungutan desa adat kepada penduduk nonpermanen di wilayah Desa Adat Kerobokan, dan Bagaimanakah implementasi pungutan desa adat kepada penduduk nonpermanen di wilayah Desa Adat Kerobokan Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris dengan tujuan untuk mengetahui legalitas pungutan Desa Adat kepada penduduk nonpermanen dengan tipe penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada yang berkompeten dengan menggunakan teori semi outonomius social field, teori plurarisme hukum, teori kepastian hukum, teori sistem hukum dan teori efektivitas hukum untuk mengkaji fenomena yang berkaitan dengan legalitas pungutan terhadap penduduk nonpermanen di wilayah Desa Adat Kerobokan. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: Desa adat memiliki kewenangan mengatur wilayahnya sendiri termasuk melakukan pungutan dengan pendekatan sosial yang didasarkan aturan adat tanpa pemaksaan kepada penduduk nonpermanen yang berada di wilayah Desa Adat Kerobokan dengan tetap mengacu pada aturan hukum positif atau hukum negara yang berlaku di Negara Kata Kunci : Legalitas, Pungutan, Penduduk Nonpermanen ABSTRACT The involvement of traditional villages in handling non-permanent residents is not only in the framework of coordination with the Government. Some traditional villages independently handle non-permanent residents, by organizing tamiu and tamiu manners in awig-awig and / or pararem. The source of the authority of the autonomy of the customary village which is recognized by the constitution based on article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The customary village is a unit of customary law communities in Bali. One of the traditional rights held by traditional villages is the right of autonomy to regulate their own home, as confirmed by Regional Regulation No. 4 of 2019 regarding Customary Villages in Bali. The formulation of this thesis problem is (1) What is the legality of customary village levies to non-permanent residents in the Kerobokan Indigenous Village area, and how is the implementation of traditional village levies to non-permanent residents in the Kerobokan Adat Village area The research method used is the type of empirical research with the aim to find out the legality of customary village fees to non-permanent residents with the type of empirical research based on data collection techniques by interviewing those who are competent using semi-outonomius social field theory, legal plurarism theory, legal certainty theory, legal system theory and legal effectiveness theory to study phenomena related to the legality of levies on non-permanent residents in the Kerobokan Indigenous Village area. The results of the study show the following conclusions: Customary villages have the authority to regulate their own territories, including levies with a social approach based on customary rules without coercion on non-permanent residents in the Kerobokan Indigenous Village area while still referring to positive legal rules or state laws that apply in the State Keywords: Legality, Levies, Nonpermanent Population]]>
