Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Supremasi Dialogia Iuridica
Muh Ali Masnun
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Disharmoni dalam Pengaturan Kurikulum, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muh Ali Masnun; Radhyca Nanda Pratama
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.972

Abstract

Kurikulum sebagai instrumen yang memuat rencana dan pengaturan mengenai identitas deskripsi mata kuliah, tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan dan mencapai tujuan pendidikan memiliki peran yang cukup krusial. Penerapan kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di seluruh perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini belum memiliki keseragaman, terutama pada mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan baik dari sisi nomenklatur pemberian nama mata kuliah maupun beban satuan kredit semester (SKS). Tujuan penelitian ini menganalisis mengenai kurikulum, pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan analisis kajian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Disharmoni antara ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 35 UU Dikti merupakan salah bentuk disharmoni horizontal yang menimbulkan beberapa problematika yuridis antara lain disfungsi hukum, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, tidak terlaksana secara efektif dan efisien dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun upaya peraturan perundang-undangan yakni dengan cara mengubah atau mencabut pasal yang mengalami tidak sinkron oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan, namun demikian mekanisme ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama karena untuk dapat mengubah suatu peraturan perundang-undangan harus masuk dalam prolegnas dan rangkaian pembentukan peraturana perundang-undangan. Mekanisme atau cara lain adalah dengan menggunakan asas hukum yakni lex posteriori derogat lege priori dan asas lex specialis derogat lege generalis sehingga Pasal 35 UU Dikti dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas.
Mengurai problematika pengawasan distribusi pupuk bersubsidi: Sebuah tinjauan pengaturan komisi pengawasan pupuk dan pestisida Muh Ali Masnun; Dilla Nurfiana Astanti
EKSPOSE Vol 19, No 2 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v19i2.1145

Abstract

MENGGAGAS PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA Muh Ali Masnun
Dialogia Iuridica Vol. 11 No. 2 (2020): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v11i2.2208

Abstract

UMKM merupakan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Salah satu keunggulan tersebut adalah desain industri, yang mana desain industri sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang banyak dimiliki oleh UMKM namun sampai saat ini dari sisi kuantitas relatif masih sedikit jumlahnya yang dilindungi oleh hukum. Dari 56.534.592 UMKM hanya 398 yang telah memperoleh perlindungan HKI. Padahal era persaingan saat ini pasca berlakunya MEA tidak hanya dalam negeri tetapi lintas batas negara yang rentan terjadi konflik/sengketa. Berdasarkan analisis yang penulis temukan ada 2 hal yang melatarbelakangi mengapa pelaku UMKM tidak melindunginya. Pertama, substansi UUDI masih terdapat beberapa kelemahan. Adanya kesenjangan antara aturan yuridis dan kebutuhan praktis di masyarakat. Aspek kebaruan menjadi salah satu faktor yang sulit bagi UMKM untuk memperoleh perlindungan. Padahal ketentuan di dalam TRIPs dan Konvensi Paris adalah baru (new) or orisinil (original). Copyright approach menjadi salah satu gagasan untuk memperoleh perlindungan hak atas desain industri di Indonesia. Kedua, kesadaran dan pemahaman atas pentingnya perlindungan desain industri yang mereka miliki. Sinergi antara pemerintah dengan UMKM menjadi salah satu alternatif gagasan yang layak dipertimbangkan ketika copyright approach melalui identifikasi dan pendataan melalui software berbasis IT.
Co-Authors Dilla Nurfiana Astanti Radhyca Nanda Pratama