Novianti, Ririn
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN POSYANDU UNTUK MENANGANI STUNTING DI DESA MEDINI KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS Novianti, Ririn; Purnaweni, Hartuti; Subowo, Ari
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 3: Juli 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i3.31425

Abstract

Stunting adalah masalah kesehatan gizi yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Efek jangka panjang dari stunting dapat mengancam kualitas sumber daya manusia di masa depan. Di Kabupaten Kudus, stunting menjadi salah satu isu prioritas pembangunan kesehatan. Adapun salah satu daerah yang memiliki angka stunting cukup tinggi adalah Desa Medini di Kecamatan Undaan. Desa Medini adalah desa dengan angka stunting tertinggi di Kecamatan Undaan. Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani stunting adalah dengan mengoptimalkan peran posyandu. Salah satu peran yang dinilai dapat membantu menangani stunting di Desa Medini adalah peran posyandu dalam memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran posyandu untuk menangani stunting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menggunakan data primer dari hasil wawancara pada Petugas Gizi UPT Puskesmas Undaan, Pembina Posyandu dan Ibu balita dan observasi. Data sekunder berupa jurnal penelitian, buku, dan dokumen terkait diperoleh dari studi kepustakaan. Ditemukan bahwa peran posyandu dalam memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi lebih bersifat preventif. Peran tersebut dinilai belum maksimal karena kualitas sumber daya yang masih kurang, tingkat pendidikan kader, kemampuan penyampaian materi penyuluhan oleh kader yang belum memadai, penyampaian informasi yang belum menyeluruh dan belum dipahami secara utuh oleh Ibu balita. Adapun beberapa hambatan lainnya adalah seperti anggaran posyandu untuk menangani stunting yang terbatas, masih terdapat sarana prasarana yang belum terpenuhi dan kualitas kader posyandu yang masih membutuhkan pembinaan yang lebih intens. Disarankan bahwa pembinaan kader posyandu harus dilakukan secara konsisten dan berkala dengan fokusnya adalah penyampaian materi penyuluhan dan konseling kesehatan gizi serta pemenuhan sarana prasarana dan anggaran penanganan stunting yang masih kurang
ANALYSIS FACTORS USING FINANCIAL TECHNOLOGY OF TRADITIONAL MARKET TRADERS (EMPIRICAL STUDIES ON THE TRADITIONAL MARKET IN DINOYO AND GUYUB RUKUN MARKET, MALANG - EAST JAVA) Hakim, Ahmad Raihan; Prawiro, Mochamad Agung; Novianti, Ririn
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 8 No 2 (2024): IJEBAR, VOL. 08 ISSUE 02, JUNE 2024
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v8i2.14202

Abstract

This paper aims to analyze the use of information technology in mobile phone platforms (smartphones) at market traders in Malang which represents the Small and Medium Enterprises (SMEs) sector and determine the factors causing the use of financial services on smartphones. The analysis in this paper uses survey research methods with descriptive-statistical analysis and desk study, which takes survey data on 45 (forty-five) market traders in Dinoyo Market and Guyub Rukun Market in Malang, East Java, then the survey results are analyzed to find out the results of how the use of cellular phones in respondents and the factors causing the use of financial services. Based on the results of the analysis, it was found that the simplicity of registration and daily operation are the key factors of respondent decision. Policymakers need to pay attention to the simplicity factor in regulating information technology-based financial services and should be sufficient to conduct socialization so that the intended financial services can be optimized for the community, especially small communities (SMEs).