Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Aziz, Muhammad Rafliansah
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
COVID-19 Vaccinations and the Right to Health in Indonesia Aziz, Muhammad Rafliansah; Tavares, Muhammad Alfitras; Azhima, Chalisa Jasmine
Lentera Hukum Vol 8 No 2 (2021): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v8i2.23515

Abstract

While the COVID-19 pandemic is far from the end, vaccinations have become an inevitable alternative in combating this pandemic. According to the WHO, COVID-19 vaccines are considered public goods. Consequently, they should be distributed equally to the citizens as the fulfillment of the right to health. This study aimed to analyze how COVID-19 vaccinations in Indonesia have been practiced. Also, it examined the government’s responsibility to ensure that COVID-19 vaccines are distributed equally in reflecting distributive justice by enquiring to what extent the government’s policy on independent vaccination relates to the fulfillment of human rights. This study used a legal research method based on a literature review. This study showed that some aspects of the vaccination are under distributive justice and welfare state. However, the Gotong Royong vaccination policy does not refer to distributive justice and the welfare state, resulting in injustice, discrimination, and economic inequality because it only provides certain privileged citizens access to vaccines. Therefore, the government needs to reconsider the Gotong Royong vaccination, focusing on accelerating the vaccination system for vulnerable individuals and groups. KEYWORDS: COVID-19, Right to Health, Social Justice, Vulnerable Groups.
Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia Firdaus, Adam Putra; Aziz, Muhammad Rafliansah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.836

Abstract

Ketentuan Anti-SLAPP di Indonesia yang terejawantahkan dalam Pasal 66 UU PPLH pada dasarnya membebaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baik dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan Anti-SLAPP dalam UU PPLH berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana atau alasan yang menggugurkan kewenangan penuntutan. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait Anti-SLAPP di Indonesia yakni UU PPLH, Perma No. 1 Tahun 2023, dan Pedoman Jaksa No. 8 Tahun 2022 serta beberapa putusan terkait Anti-SLAPP di Indonesia (Robandi dkk vs NKRI, H. Achmad Busi’in, H. Sugiyanto, dan Abdullah vs NKRI, dan Daniel Frits vs NKRI). Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan regulasi dan beberapa putusan yang ada, Anti-SLAPP dapat dimaknai baik sebagai alasan yang menggugurkan kewenangan penuntutan maupun alasan penghapus pidana. Namun, hal tersebut tidak perlu dimaknai sebagai sesuatu yang egative, mengingat keduanya dapat saling melengkapi sebagai “gerbang ganda” untuk melindungi kepentingan pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
Co-Authors Azhima, Chalisa Jasmine Firdaus, Adam Putra Tavares, Muhammad Alfitras