Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Geografi Indonesia JLBG (Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi) (Journal of Environment and Geological Hazards) Jurnal Geografi BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Widya Bhumi Narra X
Amri, Ikhwan
Universitas Gadjah Mada
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pola Kejadian Tsunami dan Perkembangan Manajemen Bencana di Indonesia setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004: Sebuah Tinjauan Bachtiar W. Mutaqin; Ikhwan Amri; Bagas Aditya
Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Badan Geologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34126/jlbg.v11i2.302

Abstract

Indonesia memiliki catatan sejarah yang panjang dengan bencana tsunami. Dari sejumlah kejadian tsunami yang ada, tsunami Samudra Hindia tahun 2004 dinilai sebagai bencana alam yang paling mematikan sepanjang abad dan paling berperan dalam mengubah paradigma manajemen kebencanaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pola kejadian tsunami dan perkembangan manajemen bencana di Indonesia setelah tsunami tahun 2004 dengan memanfaatkan database tsunami dan tinjauan literatur. Sebanyak 22 kejadian tsunami telah tercatat di Indonesia selama 2005-2018, di mana sebagian besar lokasi tsunami terkonsentrasi di Pulau Sumatera bagian barat dan bersumber dari Samudra Hindia. Tujuh kejadian diantaranya menimbulkan dampak signifikan, termasuk dua tsunami terakhir yang dipicu oleh faktor non seismik. Sistem manajemen bencana sebenarnya telah mengalami perubahan secara besar-besaran setelah tsunami tahun 2004, mulai dari berlakunya peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana, pembentukan institusi baru untuk penanggulangan bencana, hingga konstuksi sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS). Meskipun telah berfokus pada upaya preventif, dampak tsunami dalam beberapa tahun terakhir masih cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama: (1) konsentrasi penduduk yang tinggi di area bahaya tsunami, (2) terbatasnya infrastruktur diseminasi peringatan dini, (3) kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri tanpa menunggu peringatan, dan (4) sistem peringatan dini tsunami belum mempertimbangkan faktor non seismik.Kata kunci: manajemen bencana, peringatan dini, pola spasial, tsunami, IndonesiaIndonesia has a long history with the tsunami. From numerous tsunami events in the world, the 2004 Indian Ocean tsunami was considered as the deadliest natural disaster of the century and had the most role in changing the paradigm of disaster management in Indonesia. This study aims to review the spatial pattern of tsunami events and the development of disaster management in Indonesia following the 2004 tsunami through the tsunami database and literature review. At least there are 22 tsunami events were recorded in Indonesia in the period of 2005-2018, where most of its locations were concentrated on the western part of Sumatra Island and sourced from the Indian Ocean. We had identified that seven of these events have significant impacts, including the last two tsunamis triggered by non-seismic factors. The disaster management system has actually improved drastically following the 2004 tsunami, such as the enactment of laws and regulations on disaster management, the establishment of special institutions for disaster management, and the construction of a tsunami early warning system (InaTEWS). Although it has focused on preventive measures, tsunami impacts in recent years are still quite large. This situation is affected by four factors: (1) high and dense population in the tsunami hazard area, (2) limited infrastructure for early warning dissemination, (3) lack of public awareness to conduct evacuations following the disaster events, and (4) early warning systems for tsunami has not considered yet the non-seismic factors.Keywords: disaster management, early warning, spatial pattern, tsunami, Indonesia
Analisis ekologi bentanglahan di Taman Nasional Baluran dan sekitarnya Alfi Wira Wijaya; Aulia Ika Rahmawati; Ardyani Putri Wijaya; Eni Paryani; Heni Dwi Lestari; Ikhwan Amri; Lutfi Ardianti; Syella Rachma Putri; Eko Haryono
Majalah Geografi Indonesia Vol 34, No 1 (2020): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mgi.51956

Abstract

Taman Nasional Baluran memiliki kondisi geomorfologi dan iklim yang khas sehingga dapat membentuk sabana. Masalah yang terjadi di Taman Nasional Baluran adalah adanya perubahan penutup lahan seiring berjalannya waktu. Kondisi tersebut diikuti dengan perubahan struktur ekologi bentanglahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penutup lahan berdasarkan aspek geomorfologi dan dinamika perubahannya di Taman Nasional Baluran. Teknik sistem informasi geografis dan penginderaan jauh digunakan untuk menginterpretasi kondisi geomorfologi dan penutup lahan. Analisis ini juga menggunakan software FRAGSTAT untuk mengkuantifikasi landscape metrics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penutup lahan memiliki pola sesuai dengan kondisi geomorfologi. Temuan lain menunjukkan bahwa penutup lahan semak dan belukar, sabana, serta hutan lahan rendah mengalami perubahan luas secara signifikan selama tahun 1997-2019.  Fragmentasi yang terjadi pada penutup lahan di Taman Nasional Baluran, terutama sabana yang mengalami penurunan luas, turut mengancam kelestarian habitat flora dan fauna asli. Baluran National Park has unique geomorphology and climate conditions, so savannas possibly formed. The problem that happened in Baluran National Park is the land cover changes over time. The condition then followed by the change of landscape ecology structures. Therefore, this study aims to analyze land cover patterns based on geomorphological aspects and the change dynamics in Baluran National Park. Geographic information systems and remote sensing techniques were used to interpret the geomorphological and land cover condition. This analysis also used FRAGSTAT software to quantify landscape metrics. The result showed that each land cover has a pattern in accordance with geomorphological characteristics. Other findings showed that the land cover of shrubs, savannas, and lowland forests underwent significant changes during 1997-2019. The fragmentation that has occurred on Baluran National Park’s land cover, especially savannas that have decreased in area, also threatens the preservation of native flora and fauna habitats. 
Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh Akhyar Tarfi; Ikhwan Amri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.509

Abstract

Abstract: The signing of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) in 2005 marked the end of the Indonesian government's decades-long conflict with the Free Aceh Movement. One of the deals in the Helsinki MoU is to provide farming land to former combatants, amnestied political prisoners, and conflict victims as a form of reintegration and livelihood restoration. However, this activity did not run effectively for a dozen years after the peace deal due to the absence of regulations and authorities in its implementation. Based on this background, this paper examines the role of Agrarian Reform on the policy of agricultural land provision to the people related to the Aceh conflict. This research used a qualitative approach, and relied on observational data and literature review. Agrarian Reform can be an alternative strategy for post-conflict peacebuilding. The concept of asset reform and access reform offered in the Agrarian Reform can be adopted to realize the allocation of agricultural land by the mandate of the Helsinki MoU. The main problems found so far are that there is no regulation regarding the granting of land rights in the law, authority, and several obstacles in its implementation. This paper also provides a crucial lesson that proper agrarian policy contributes to the prevention of recurring conflicts that have the potential to cause national disintegration. Keywords: Agrarian Reform, Free Aceh Movement, Helsinki MoU, Land Redistribution, Peacebuilding   Intisari : Penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka selama beberapa dekade. Salah satu kesepakatan di dalam MoU Helsinki adalah menyediakan tanah pertanian kepada mantan kombatan, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan korban konflik sebagai bentuk reintegrasi dan pemulihan penghidupan. Namun, kegiatan ini tidak berjalan secara efektif selama belasan tahun setelah perjanjian damai karena belum adanya regulasi dan kewenangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji peran Reforma Agraria terhadap kebijakan penyediaan tanah pertanian untuk masyarakat yang berkaitan dengan konflik Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta mengandalkan data observasi dan tinjauan literatur. Reforma Agraria dapat menjadi strategi alternatif pembangunan perdamaian pasca-konflik. Konsep penataan aset dan penataan akses yang ditawarkan di dalam Reforma Agraria dapat diadopsi untuk merealisasikan alokasi tanah pertanian sesuai amanah MoU Helsinki. Permasalahan-permasalahan utama yang ditemukan selama ini adalah belum adanya pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah tersebut di dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Tulisan ini juga memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan agraria yang tepat dapat berkontribusi terhadap pencegahan konflik berulang yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Kata Kunci: Gerakan Aceh Merdeka, MoU Helsinki, Pembangunan Perdamaian, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria
Willingness-to-pay for urban green space: A meta-analysis of surveys across China Wikurendra, Edza A.; Aulia, Aulia; Fauzi, Muhammad L.; Fahmi, Iqbal; Amri, Ikhwan
Narra X Vol. 1 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Narra Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52225/narrax.v1i3.105

Abstract

Sustainable ecosystem services are increasingly recognized amid rapid regional transformation. While the rate of urbanization in China continues to rise, there is an urgent need to evaluate public preferences and their associated economic values concerning urban green space (UGS). The aim of this study was to calculate the overall willingness-to-pay (WTP) for UGS across China. Literature search was performed systematically on Scopus, Scilit, PubMed, and Google Scholar databases on 11 November 2023. Studies reporting the WTP in China were included in the analysis. Quality of the included studies were appraised by using Q-SSP tool consisting of 20-item quality of survey studies in psychology. To calculate the overall willing to pay rate and WTP, a meta-analysis was performed using restricted maximum-likelihood model on raw proportions. A total of nine studies were included comprised of 9381 valid responses with high quality according to Q-SSP (score: 70–90%). Findings from the meta-analysis indicated that the rate of willing to pay for UGS was 70.8% (95%CI: 60%, 82%; p-Het<0.001, I2= 99.37%). The rate was not affected by sample size, age, gender, and education (p>0.05). Among mainland Chinese population alone, the average minimum WTP was 2.97 USD/month, and increased to 3.36 USD/month if combined with Hong Kong population. A majority of over 70% Chinese population were willing to pay for UGS. Nevertheless, high heterogeneity in the pooled estimates suggest the importance of addressing contextual variables and presence of regional disparities.
Tsunami Susceptibility Assessment Using Spatial Multi-Criteria Evaluation in Watukarung, Pacitan Ikhwan Amri; Bella Sinta Hikmasari; Cornelius Antoni Nababan; Dessy Ayu Wijayanti; Dina Ruslanjari; Sri Rum Giyarsih
JURNAL GEOGRAFI Vol 15, No 2 (2023): JURNAL GEOGRAFI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jg.v15i2.41767

Abstract

Tsunamis are natural hazards that have the potential to cause significant damage and losses to the South Coast of Java. As the initial foundation for local spatial planning and risk reduction, preparing a tsunami susceptibility mapping is imperative to minimize the disaster's impact. This study aims to identify the spatial distribution of tsunami susceptibility in Watukarung Village, Pacitan Regency, using the Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. The variables involved in the modeling include landform, elevation, slope, distance from the shoreline, and distance from the river. The value and weight of each factor were determined using the pairwise technique in the SMCE framework. The research results indicated that the tsunami susceptibility in Watukarung comprises four classes: safe (598.40 ha), low (9.68 ha), moderate (23.92 ha), and high (25.13 ha). The areas most prone to tsunamis are generally identified in the southern part of Watukarung, which is generally associated with beach or alluvial plain landforms, very close to shore, and low land elevation. Ironically, human settlements and coastal tourism are overgrowing in the tsunami-prone zone, highlighting that risk reduction measures must be implemented optimally to anticipate tsunami hazards. As a recommendation, further research must be carried out to comprehensively represent the tsunami risk in the Watukarung coastal region. Keyword: Tsunami, Susceptibility, Spatial Multi-Criteria Evaluation, Watukarung, Pacitan 
Willingness-to-pay for urban green space: A meta-analysis of surveys across China Wikurendra, Edza A.; Aulia, Aulia; Fauzi, Muhammad L.; Fahmi, Iqbal; Amri, Ikhwan
Narra X Vol. 1 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Narra Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52225/narrax.v1i3.105

Abstract

Sustainable ecosystem services are increasingly recognized amid rapid regional transformation. While the rate of urbanization in China continues to rise, there is an urgent need to evaluate public preferences and their associated economic values concerning urban green space (UGS). The aim of this study was to calculate the overall willingness-to-pay (WTP) for UGS across China. Literature search was performed systematically on Scopus, Scilit, PubMed, and Google Scholar databases on 11 November 2023. Studies reporting the WTP in China were included in the analysis. Quality of the included studies were appraised by using Q-SSP tool consisting of 20-item quality of survey studies in psychology. To calculate the overall willing to pay rate and WTP, a meta-analysis was performed using restricted maximum-likelihood model on raw proportions. A total of nine studies were included comprised of 9381 valid responses with high quality according to Q-SSP (score: 70–90%). Findings from the meta-analysis indicated that the rate of willing to pay for UGS was 70.8% (95%CI: 60%, 82%; p-Het<0.001, I2= 99.37%). The rate was not affected by sample size, age, gender, and education (p>0.05). Among mainland Chinese population alone, the average minimum WTP was 2.97 USD/month, and increased to 3.36 USD/month if combined with Hong Kong population. A majority of over 70% Chinese population were willing to pay for UGS. Nevertheless, high heterogeneity in the pooled estimates suggest the importance of addressing contextual variables and presence of regional disparities.
Tinjauan Bibliometrik pada Google Scholar: Tren Publikasi tentang Reforma Agraria di Indonesia Amri, Ikhwan; Widura, Elsa; Larasati, Fauziah
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.104

Abstract

Agrarian reform has long interested scholars from numerous fields, but its research development has not been mapped. This study uses bibliometrics to discover Indonesian agricultural reform research trends. Publish or Perish and Google Scholar database were used to acquire data. Data analysis includes data profiles and research trends, top publication, author, and cited article sources, and text mapping. Researchers found 345 documents from 1962–2024, with research trends rising after 2018. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan has the most articles on this topic, and MN Salim contributes the most. The most-cited article is "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia". Bibliometric network analysis identified four abstract term clusters: legislation and policy, institutions and actor collaboration, agrarian reform program implementation, and others. These findings are useful for Indonesian agrarian reform scholars and practitioners. Reforma agraria sejak lama telah menarik perhatian para peneliti dari berbagai disiplin, akan tetapi belum ada yang memetakan perkembangannya penelitiannya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan perkembangan penelitian mengenai reforma agraria di Indonesia melalui tinjauan bibliometrik. Pengumpulan data penelitian melibatkan Software Publish or Perish dan mengandalkan database Google Scholar. Analisis data mencakup tiga bagian yaitu: (1) profil data dan tren penelitian, (2) sumber publikasi utama, penulis terkemuka, dan artikel dengan sitasi terbanyak, serta (3) pemetaan teks. Sebanyak 345 dokumen dari tahun 1962-2024 berhasil diidentifikasi, dengan tren penelitian meningkat signifikan sejak tahun 2018. Jurnal dengan jumlah artikel terbanyak pada topik ini ditemukan pada BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, sementara penulis yang paling banyak kontribusinya adalah MN Salim. Artikel yang paling berpengaruh dari segi sitasi berjudul "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia". Berdasarkan analisis tinjauan bibliometrik berbasis jaringan, ada empat klaster yang terbentuk dari kumpulan istilah dalam abstrak: (1) hukum dan kebijakan, (2) kelembagaan dan kolaborasi antar aktor, (3) implementasi program reforma agraria, dan (4) lainnya. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para akademisi dan praktisi yang terlibat dalam studi dan implementasi reforma agraria di Indonesia.
Tsunami Susceptibility Assessment Using Spatial Multi-Criteria Evaluation in Watukarung, Pacitan Amri, Ikhwan; Hikmasari, Bella Sinta; Nababan, Cornelius Antoni; Wijayanti, Dessy Ayu; Ruslanjari, Dina; Giyarsih, Sri Rum
JURNAL GEOGRAFI Vol. 15 No. 2 (2023): JURNAL GEOGRAFI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jg.v15i2.41767

Abstract

Tsunamis are natural hazards that have the potential to cause significant damage and losses to the South Coast of Java. As the initial foundation for local spatial planning and risk reduction, preparing a tsunami susceptibility mapping is imperative to minimize the disaster's impact. This study aims to identify the spatial distribution of tsunami susceptibility in Watukarung Village, Pacitan Regency, using the Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. The variables involved in the modeling include landform, elevation, slope, distance from the shoreline, and distance from the river. The value and weight of each factor were determined using the pairwise technique in the SMCE framework. The research results indicated that the tsunami susceptibility in Watukarung comprises four classes: safe (598.40 ha), low (9.68 ha), moderate (23.92 ha), and high (25.13 ha). The areas most prone to tsunamis are generally identified in the southern part of Watukarung, which is generally associated with beach or alluvial plain landforms, very close to shore, and low land elevation. Ironically, human settlements and coastal tourism are overgrowing in the tsunami-prone zone, highlighting that risk reduction measures must be implemented optimally to anticipate tsunami hazards. As a recommendation, further research must be carried out to comprehensively represent the tsunami risk in the Watukarung coastal region. Keyword: Tsunami, Susceptibility, Spatial Multi-Criteria Evaluation, Watukarung, Pacitan 
Co-Authors Akhyar Tarfi Alfi Wira Wijaya Ardyani Putri Wijaya Aulia Aulia Aulia Ika Rahmawati Bachtiar W. Mutaqin Bagas Aditya Bella Sinta Hikmasari Cornelius Antoni Nababan Cornelius Antoni Nababan, Cornelius Antoni Dessy Ayu Wijayanti Dina Ruslanjari Eko Haryono Eni Paryani Fahmi, Iqbal Fauzi, Muhammad L. Heni Dwi Lestari Hikmasari, Bella Sinta Larasati, Fauziah Lutfi Ardianti Sri Rum Giyarsih Syella Rachma Putri Widura, Elsa Wijayanti, Dessy Ayu Wikurendra, Edza A.