<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peranan hukum kepegawaian dan hukum pemilihan umum dalam memberdayakan mantan narapidana tindak pidana korupsi serta hak konstitusional mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pekerjaan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai buku literatur, peeraturan perundang-undangan serta dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh ratio decidendi mengenai persoalan hukum yang diteliti.Hasil Penelitian dimaksud menunjukkan bahwa pembatasan mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk mencalonkan diri sebaaai anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Hukum Kepegawaian dan hukum pemilihan umum merupakan norma yang sejalan dengan UUD NRI TAHUN 1945 (konstitusional). Hal tersebut berdasarkan pembatasan hak yang ditentukan dalam UUD NRI TAHUN 1945. This research aims at analyzing and understanding the role of the law of employee affair and election in empowering ex-convicts of criminal law and considering the constitutional right of ex-convicts of criminal law to get job.This was a normative law research with legislation approach. Legal material used in this research were combined with library research based on the several kinds of literature book, legislations rules, and the documents releted to the research study. The legal material were tabulated and analyzed in the depth, than the ratio decidendi about the law pronlems researched was found.The result of the research show that the control of ex-convicts of criminal law to be the state civil apparatus and legislative members as stated in the law of employee affair and election rules wich are norms that based UUD NRI TAHUN 1945 (constitutional). This also based in the right control of UUD NRI TAHUN 1945. Keywords : Constitutional Right, Ex-Convict of Criminal Law, State Civil Apparatus, Legislation members.]]>
