Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN KELENGKAPAN IDENTITAS SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN Meilivia Winandra; Grace Kezia Caroline; Putribani Anak Haki
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.934 KB)

Abstract

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna di muka pengadilan, hal tersebut telah dijamin oleh Undang-undang. Akta notaris perlu mencantumkan saksi di akhir aktanya sebagai bukti bahwa notaris tersebut telah memenuhi prosedur pembuatan akta dan hal tersebut telah menjadi suatu syarat yang wajib notaris penuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dicantumkannya saksi pada akhir akta perlu dibarengi dengan penulisan identitas dari saksi-saksi tersebut. Maka dengan demikian, suatu akta yang tidak mencantumkan kelengkapan identitas dari para saksi berubah kedudukannya menjadi akta di bawah tangan sebab akta tersebut cacat formil. Tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada notaris tersebut yaitu dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.
TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN MASKER BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 444/PID.SUS/PN.BDG) Putribani Anak Haki; Mariske Myeke Tampi
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17912

Abstract

Consumer protection having tremendous scope for consumer protection indeed guarantees the rights of the community as a consumer of both goods and services. One form of consumer protection is the consumer protection of medical masks. Nowadays, medical masks are recognised as a need in the middle of Covid-19 pandemic which was formally laid down by the government through the Presidential Decree number 11 year 2020. Nevertheless, there are still business doers that obtain a personal gain by an unkind manner amid this condition, such as the sale of recycled medical masks which were never meant to be used more than once. This study will use the court ruling number 444 / pid.sus / 2020 / pn.bdg which would be studied based on Indonesian consumer protection law. This study used a normative juridical method with the Indonesian consumer protection approach and court ruling approach.