<![CDATA[Konflik Papua merupakan konflik vertikal dan berlangsung lebih dari 50 tahun. Penyebab utama konflik ini adalah keinginan untuk “Papua Merdeka†yang diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik ini juga semakin memanas dengan keberadaan Freeport serta isu rasial dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang pada bulan agustus 2019. Negosiasi menjadi pilihan terbaik Pemerintah Indonesia untuk resolusi konflik di Papua. Tujuan utama artikel ini adalah untuk memahami proses negosiasi konflik Papua terkait aktor, tuntutan dan proses negosiasi dengan menggunakan teori negosiasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian dilakukan terhadap fenomena sosial masyarakat yang secara wajar dan alamiah terjadi tanpa adanya rekayasa atau laboratoris. Pendekatan ini memberikan data-data yang sifatnya deskriptif berupa perkataan tertulis atau lisan yang menggambarkan berbagai kondisi dan situasi atau variabel tertentu. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan studi literatur untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi konflik Papua melibatkan aktor internal (pemerintah pusat/daerah, KKB/OPM, kepala suku/tokoh agama dan masyarakat sipil) dan aktor eksternal (Freeport) dengan tuntutan utama adalah Papua merdeka. Proses negosiasi berlangsung lama dan menghadapi banyak kendala, namun hal ini akan terus diusahakan untuk mendapatkan keputusan yang bersifat win-win solution. Dialog antara Jakarta-Papua harus lebih mencerminkan nilai-nilai budaya orang Papua.]]>
