Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Legal Advice Jurnal Hukum
Mpesau, Alasman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Transformasi Elektronika Digital dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem di Persidangan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Mpesau, Alasman
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 6 No. 1 (2024): February, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v6i1.446

Abstract

This study examines the use of digital electronic systems in General-Regional Elections as evidence in the Constitutional Court's dispute over Vote Counting Results. Focusing on the Rekapitulasi Information System (SIREKAP), the research explores the existence and evidential strength of SIREKAP as a mandatory administrative action during the electoral process. In the context of normative law, this research utilizes primary and secondary data related to electoral laws and relevant legal materials. Through observation and documentation methods, the data is analyzed by organizing, sorting, and categorizing information. The study demonstrates that SIREKAP has a legal basis in the Regulation of the General Election Commission, making it a legally accountable piece of evidence. This normative legal research contributes significantly to understanding the role of digital electronic systems in General-Regional Elections in the context of evidentiary support during PHPU in the MK. The results are expected to provide insights into the role of SIREKAP as an instrument supporting transparency and accountability in democracy, particularly in addressing the complexity and challenges of managing General Elections/Regional Elections.
Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti Dan Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia Mpesau, Alasman
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 4 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/paazgw59

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai keadilan hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi terhadap terpidana korupsi di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, serta pemenuhan hak asasi manusia, sehingga pengampunan bagi pelakunya dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan rule of law. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi pada kasus korupsi serta menilai kesesuaiannya dengan konsep keadilan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur, penelitian menemukan bahwa pemberian amnesti atau abolisi bagi koruptor tidak memiliki legitimasi keadilan karena melemahkan kepastian hukum, menimbulkan impunitas, dan mengikis kepercayaan publik. Dari perspektif hukum internasional, korupsi termasuk pelanggaran hak ekonomi dan sosial sehingga pengampunan terhadap koruptor bertentangan dengan norma antimpunitas global. Karena itu, pemberian amnesti dan abolisi harus ditolak demi menjaga integritas hukum dan keadilan substantif.  
Transformasi Elektronika Digital dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem di Persidangan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Mpesau, Alasman
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 6 No. 1 (2024): February, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v6i1.446

Abstract

This study examines the use of digital electronic systems in General-Regional Elections as evidence in the Constitutional Court's dispute over Vote Counting Results. Focusing on the Rekapitulasi Information System (SIREKAP), the research explores the existence and evidential strength of SIREKAP as a mandatory administrative action during the electoral process. In the context of normative law, this research utilizes primary and secondary data related to electoral laws and relevant legal materials. Through observation and documentation methods, the data is analyzed by organizing, sorting, and categorizing information. The study demonstrates that SIREKAP has a legal basis in the Regulation of the General Election Commission, making it a legally accountable piece of evidence. This normative legal research contributes significantly to understanding the role of digital electronic systems in General-Regional Elections in the context of evidentiary support during PHPU in the MK. The results are expected to provide insights into the role of SIREKAP as an instrument supporting transparency and accountability in democracy, particularly in addressing the complexity and challenges of managing General Elections/Regional Elections.
Tinjauan Hukum terhadap Putusan Bawaslu atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024 Ruslan, Ruslan; Dagani, Gamlan; Mpesau, Alasman
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 7 No. 1 (2025): February, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v7i1.1019

Abstract

ABSTRACT: The Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to receive, examine, assess, and decide on administrative violations in elections, including allegations of using fraudulent diplomas during the candidacy process for members of district/city regional legislative councils (DPRD). This study aims to review Koreki Bawaslu RI Decision No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024, which upheld the Decision of Bawaslu Kota Kendari No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024, stating that the Kendari City General Election Commission (KPU) had carried out the DPRD candidacy process in accordance with electoral administrative procedures and mechanisms. However, the Directorate of Community and Special Education of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia, through Letter No. 1429/C6/GT.03.03/2024 dated May 10, 2024, indicated that the DPRD Kendari City candidate, identified as LA or LR, was not registered as a participant in the 2008 National Equivalency Examination, which implies that the candidate was not entitled to possess an equivalency Package C diploma. This study employs a normative juridical method to analyze the legal basis of the decision. The findings reveal that Bawaslu Kota Kendari made errors in its legal considerations when ruling on the alleged administrative electoral violation regarding the use of a fraudulent diploma by the Kendari City DPRD candidate.
Tradisi Minuman Konau, dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan umar, ali; Mpesau, Alasman; Kojongian, Rahayu; Ruslan, Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7878

Abstract

Penelitian ini mengkaji relasi antara tradisi minuman konau dan munculnya perilaku kriminal dalam upacara adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan melalui perspektif kriminologi budaya. Konau merupakan minuman tradisional yang memiliki makna simbolik dan spiritual kuat sebagai medium solidaritas sosial, legitimasi ritual, serta pengikat hubungan antara manusia, leluhur, dan alam dalam berbagai ritus adat seperti mata bembe, piumbasia, dan piharoa’a. Namun, konsumsi konau yang berlebihan dalam suasana euforia ritual menunjukkan adanya ambivalensi, karena berpotensi memicu perilaku agresif dan tindak kriminal seperti perkelahian dan penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis norma hukum pidana dan konsep kriminologi budaya dengan temuan lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap praktik adat masyarakat Sampolawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas yang muncul tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai fenomena kultural yang lahir dari emosi kolektif, simbolisme ritual, dan legitimasi adat. Masyarakat adat cenderung merespons konflik melalui mekanisme hukum adat yang bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum positif dalam mengelola kriminalitas budaya tanpa mengabaikan pelestarian tradisi lokal.
Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya Dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolowa Kabupaten Buton Selatan Jofir, Jofir; Mpesau, Alasman; Rahim, Abdul Jabar; Ruslan, Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7957

Abstract

Kriminalitas dalam ruang tradisi adat Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan merupakan fenomena berulang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya lokal. Tradisi joget yang seharusnya menjadi arena euforia kolektif dan pertukaran simbolik justru kerap berubah menjadi ruang lahirnya tindak kekerasan situasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kriminalitas dalam acara joget serta mengkaji respons masyarakat melalui mekanisme penyelesaian berbasis adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif yang mengintegrasikan analisis bahan hukum primer dan sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, hukum adat, jurnal, dan literatur kriminologi dengan data lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal yang terjadi merupakan produk interaksi antara euforia kolektif, konsumsi alkohol, anonimitas sosial, dan melemahnya kontrol sosial informal. Data Polsek Sampolawa mencatat 51 kasus kriminal periode 2021-2026, dengan pola fluktuatif yang berkorelasi dengan intensitas penyelenggaraan acara joget. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat sebagai wujud keadilan restoratif lokal yang menekankan pemulihan harmoni sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan hukum positif dengan kearifan budaya lokal dalam penanganan kriminalitas berbasis konteks.
Co-Authors Dagani, Gamlan Jofir, Jofir Rahayu Kojongian Rahim, Abdul Jabar Ruslan Ruslan Umar, Ali