p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Submission of a Civil Suit by a Prosecutor in the Interests of a State as a Way of Compensation for Damage, Caused by a Criminal Offence Brusakova, Oksana Valeriivna; Shayturo, Olga Pavlivna; Simonovych, Davyd; Kuzubova, Tetiana
Jurnal Cita Hukum Vol. 9 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i1.19793

Abstract

The outcome of every trial is always accompanied by some interest where the civil attains compensation and the criminal imprisonment and fines. In achieving the said interest in a trial process, it is the role of the prosecutor in establishing that the accused is guilty of the crime committed. This article articulates, that it is the role of the prosecutor to carry out justice in the name of the State whether during the criminal or civil trial. The principle is clear here as we all know that during criminal proceedings the prosecutor is the principal party, but such a trial cannot succeed if in the course of the criminal act the victim also incurred damages caused by the accused. In this regard, it is also the role of the prosecuting counsel to submit such a civil action that has caused damages to the victim. There are lots of complexities surrounding the understanding and interpretation of the word "interest of the state" as many states fail in establishing this in their various legislation in which the state of Ukraine is not an exception. Notwithstanding the importance of this concept in every trial whether civil or criminal, what becomes of its outcome when effective recognition is not attached to it in terms of legislative recognition? It is there in this safeguard that there was a necessity in examining the place occupied by the submission of civil suits for the interest of the state and its implications in matters related to damages was deemed necessary.Keywords: Powers; Prosecutor's Office; Civil Lawsuit; Legal Guarantees; Procedural Order; Temporary Withdrawal; Arrest of PropertyPengajuan Gugatan Perdata oleh Penuntut untuk Kepentingan Negara Sebagai Cara Ganti Kerugian Akibat Tindak Pidana AbstrakHasil dari setiap persidangan selalu disertai dengan beberapa kepentingan, di mana perdata memperoleh kompensasi, dan pidana penjara dan denda. Dalam mencapai kepentingan tersebut dalam proses persidangan, adalah peran jaksa dalam menetapkan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dilakukan. Pasal ini mengartikulasikan, bahwa adalah peran kejaksaan untuk menegakkan keadilan atas nama negara baik dalam persidangan pidana maupun perdata. Prinsipnya jelas di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam proses pidana jaksa adalah pihak utama, tetapi persidangan seperti itu tidak dapat berhasil jika dalam tindak pidana korban juga mengalami kerugian yang disebabkan oleh terdakwa. Berkenaan dengan itu, juga peran jaksa penuntut untuk mengajukan gugatan perdata yang telah menimbulkan kerugian bagi korban. Ada banyak kerumitan seputar pemahaman dan interpretasi kata "kepentingan negara" karena banyak negara gagal menetapkan ini dalam berbagai undang-undang mereka di mana negara Ukraina tidak terkecuali. Terlepas dari pentingnya konsep ini dalam setiap persidangan baik perdata maupun pidana, apa jadinya jika pengakuan yang efektif tidak dilampirkan padanya dalam hal pengakuan legislatif? Dalam pengamanan ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tempat yang ditempati oleh pengajuan gugatan perdata untuk kepentingan negara dan implikasinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerugian dianggap perlu.Kata Kunci: Kekuasaan; Kejaksaan; Gugatan Perdata; Jaminan Hukum; Tata Cara; Penarikan Sementara; Penangkapan Properti Подача прокурором гражданского иска в интересах государства как способ возмещения вреда причиненного уголовным преступлением АннотацияРезультат каждого судебного разбирательства всегда сопровождается определенным интересом, когда гражданское лицо получает уголовное заключение или штраф. В достижении указанного интереса в судебном процессе прокурор должен установить, что обвиняемый виновен в совершенном преступлении. В этой статье говорится, что деятельность прокурора осуществляется от имени государства, будь то во время уголовного или гражданского судопроизводства. Принцип здесь ясен, поскольку все мы знаем, что во время уголовного разбирательства прокурор является стороной обвинения, но судебное разбирательство может быть успешным, если ущерб, понесенный государством, будет возмещен обвиняемым. В этом отношении роль прокурора также состоит в том, чтобы подать гражданском иск, который является одним из наиболее эффективных способов возмещения вреда, причиненного уголовным преступлением. Есть много сложностей, связанных с пониманием и толкованием слова «заинтересованность государства», поскольку многие государства не могут это установить на уровне закона. Несмотря на важность этой концепции, эффективность возмещение вреда, причиненного государству, остается на низком уровне. Именно поэтому возникла необходимость в изучении места гражданского иска прокурора, как гарантии защиты интересов государства, а также определения его значения в вопросах, связанных с возмещением ущерба, причиненного уголовным правонарушением.Ключевые слова: полномочия, прокуратура, гражданский иск, правовые гарантии, процессуальный порядок, временное изъятие, арест имущества.
Investigative and the Rule of Law: A Cameroonian and Ukrainian Criminal Proceedings Law Understanding Nguindip, Nana Charles; Mohilevskyi, Leonid Volodymyrovych; Yevhenovych, Ablamskyi Serhii; Kuzubova, Tetiana
Jurnal Cita Hukum Vol. 9 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.23745

Abstract

There is no instance in a given society that can successfully operate and function without respecting existing standards and principles set in place in ensuring the respect of fundamental human rights and dignity. Cameroon and Ukraine have engaged huge steps in establishing credible laws, all in the preservation and protection of the fundamental human right of those presumed of the crime commission. This article establishes that the only way the rule of law can be respected during the investigative stage, will only when those responsible for investigation respects the due process of the law in the course of its investigation so that them act should not contravene the right of the suspect or accused in question. It provides that when issues of investigation are carried out by Ukraine and Cameroon police, gross violations of the criminal process are always experienced, and this greatly affects the objective of criminal law is that of protecting the right and dignity of everyone irrespective of the status quo acquired during the criminal proceedings. The results of this gross violation of the accused rights and status during the investigative stage will affect the rationale and objective of the criminal law system which is to ensure that all criminal processes should respect human standards and dignity. The reason for this is that, during the investigative process and procedure, the law enforcement officers must be able in detaching their various duties assigned with due diligence and respect to the various criminal standards of investigation. To ensure that this is done, there is that need of those enforcing the judicial process and trial should that all evidence, searches, seizures, recording done by the investigative police officials should be done in accordance of the free will of the presumed criminal.Keywords: investigative police, pretrial proceedings, observation, rule of lawInvestigasi dan Rule of Law: Pemahaman Hukum Acara Pidana Kamerun dan Ukraina AbstrakTidak ada contoh dalam masyarakat tertentu yang dapat berhasil beroperasi dan berfungsi tanpa menghormati standar dan prinsip yang ada yang ditetapkan dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat yang mendasar. Kamerun dan Ukraina telah melakukan langkah-langkah besar dalam menetapkan undang-undang yang kredibel, semuanya dalam pelestarian dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap sebagai komisi kejahatan. Pasal ini menetapkan bahwa satu-satunya cara penegakan hukum dapat dihormati selama tahap penyidikan, hanya jika mereka yang bertanggung jawab atas penyidikan menghormati proses hukum dalam proses penyidikannya sehingga tindakan mereka tidak boleh bertentangan dengan hak penyidik atau tersangka yang bersangkutan. Hal ini mengatur bahwa ketika masalah investigasi dilakukan oleh polisi Ukraina dan Kamerun, pelanggaran berat proses kriminal selalu dialami, dan ini sangat mempengaruhi tujuan hukum pidana adalah melindungi hak dan martabat setiap orang terlepas dari status quo diperoleh selama proses pidana. Akibat dari pelanggaran berat terhadap hak dan status terdakwa selama tahap penyidikan akan mempengaruhi dasar pemikiran dan tujuan dari sistem hukum pidana yaitu untuk menjamin bahwa semua proses pidana harus menghormati standar dan martabat manusia. Pasalnya, selama proses dan prosedur penyidikan, aparat penegak hukum harus mampu melepaskan berbagai tugas yang diberikan dengan kehati-hatian dan menghormati berbagai standar pidana penyidikan. Untuk menjamin hal itu dilakukan, maka perlu bagi para penegak proses peradilan dan persidangan bahwa semua barang bukti, penggeledahan, penyitaan, pencatatan yang dilakukan oleh penyidik polisi harus dilakukan sesuai dengan kehendak bebas dari tersangka pidana.Kata Kunci: Penyidik Kepolisian; Proses Praperadilan; Pengawasan; Supremasi Hukum Розслідування та верховенство права: розуміння камерунського та українського кримінального процесуАнотаціяУ суспільстві не існує жодного прикладу, який міг би успішно оперувати і функціонувати без дотримання існуючих стандартів і принципів, встановлених для забезпечення поваги основних прав і гідності людини. Камерун та Україна зробили величезні кроки у створенні надійних законів щодо збереження та захисту основних прав людини, в тому числі для осіб, які скоїли злочин. Встановлено, що єдиним способом дотримання верховенства права на стадії розслідування є належне додержання особою, яка здійснює розслідування, процесуального права. Однак, як свідчать практичні реалії, під час розслідувань спостерігаються порушення поліцією процесуального закону, що значною мірою впливає на мету кримінального процесу, яка полягає в захисті права та гідності кожного, незалежно від статус-кво, отриманого під час кримінального провадження. Результати грубого порушення прав на стадії розслідування також можуть впливати на логіку та завдання кримінального процесу, яка полягає в тому, щоб усі системи кримінального судочинства поважали людські стандарти та гідність. Причина цього полягає в тому, що під час кримінального процесу працівники правоохоронних органів повинні мати можливість відокремити свої різні обов’язки, покладені на них, з належною ретельністю та дотриманням різних кримінальних стандартів розслідування. Для забезпечення цього необхідно, щоб особи, які забезпечують виконання судового процесу та судового розгляду, усі докази, обшуки, виїмки, записи, зроблені працівниками поліції, досліджвали незалажно від волевиявлення підозрюваного, обвинуваченого.Ключові слова: слідча поліція, досудове провадження, спостереження, верховенство права.