Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA Jurnal Government of Archipelago
Husen, Mahmud
Unknown Affiliation
Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konflik Ekonomi Politik Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dalam Penegakan PERDA No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate Husen, Mahmud
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 4 No. 1 (2024): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i2.1889

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adalah pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda. Dalam penyelenggaraannya, Di satu sisi, Satpol PP berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pembantu Kepala Daerah, di sisi lain, Satpol PP di anggap semena- semena terhadap PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik PKL Dan Satpol PP Dalam Penegakan Perda No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate”. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dan informasi. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menjawab bagaimana Konflik yang terjadi antara PKL Dan Satpol PP. Konflik tersebut berimplikasi pada Petugas Satpol PP yang menjalankan tugas negara dan PKL yang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penegakan Perda penting dipahami oleh pihak-pihak yang berkonflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konflik ini pihak PKL merasa dirugikan dengan kehadiran perda tersebut. Substansi perda yang dianggap merugikan serta pemahaman PKL yang terbatas dan Petugas Satpol PP yang bertindak bukan layaknya seorang abdi negara berdampak pada terjadinya konflik.
Golput di Pemihan Kepala Daerah Tahun 2019 : Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Sam, Sofjan Alizar; Husen, Mahmud
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 4 No. 1 (2024): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i2.1890

Abstract

Pengabdian ini menjelaskan partisipasi masyarakat Halmahera Utara pada pemilihan Bupati tahun 2019, dengan melihat data objektif dari KPU untuk mengkoraliskan antara teori dan data lapangan. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskrptif dengan teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana teknik penelitian deskriptif pada umumnya dalam pengumpulan data penulis mengunakan obsevasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Penilitian ini mengunakan dua jenis sumber data, yakni data primer yang dijumpai melalui observasi lapangan dan wawancara beberapa informan kunci informan utama serta data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku teks/pustaka yang berkaitan dengan fokus masalah. Sedangkan analisis data dipergunkan analisa deskriptif dimana masalah ini dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penilitian menunjukan bahwa tinggkat partisipasi masyarakat Halmahera Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2019 menunjukan tingkat partsipasi atau wujud partsiapasi politik berdasarkan semangat yang sama melalui wujud partisipasi.
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 DI TENGAH KONFIK KEPENTINGAN PEREBUTAN 6 DESA DI WILAYAH KABUPTEN HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA Husen, Mahmud
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi Pilkada pada daerah sengketa batas wilayah yang dialami oleh masyarakat 6 (enam) Desa antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara. Dari hasil lapangan yang didapatkan bahwa Pemetaan Ulang dan Penetapan Batas Wilayah yang Jelas: Pemetaan ulang yang komprehensif dan akurat harus dilakukan untuk menentukan batas wilayah yang sah dan disepakati oleh semua pihak terkait. Pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat, perlu melakukan survei geografis dan administrasi untuk memperjelas batas wilayah. Penetapan batas yang jelas akan mengurangi potensi konflik dan memperbaiki pengelolaan administrasi publik serta kepemilikan tanah di desa-desa perbatasan. Dialog dan Mediasi Antar Pihak Terkait: Mengadakan forum dialog dan mediasi antara pemerintah kabupaten, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan menyelesaikan sengketa batas wilayah. Proses ini harus transparan dan inklusif, memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama. Dukungan dari lembaga independen atau mediator yang profesional dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil. Peningkatan Koordinasi Administrasi Kependudukan dan Pemilihan: Memperbaiki koordinasi antara pemerintah kabupaten, KPU, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa administrasi kependudukan dan pendaftaran pemilih dilakukan dengan akurat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan batas wilayah dan dampaknya terhadap administrasi kependudukan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam data pemilih.
POLITIK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KELURAHAN BASTIONG KARANCE DAN KALUMATA, KECAMATAN TERNATE SELATAN) Husen, Mahmud
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.43801

Abstract

Permasalahan sampah di Kota Ternate menjadi isu krusial seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Sampah tidak terkelola dengan baik berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebagai salah satu kota yang berkembang pesat, Ternate menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk bertamba pesat dan peningkatan aktivitas ekonomi serta pariwisata. Volume sampah dihasilkan setiap hari semakin meningkat dan sistem pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya mampu menangani persoalan tersebut secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, khususnya di Kelurahan Bastiong Karance dan Kelurahan Kalumata.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen terkait kebijakan pengelolaan sampah. Fokus penelitian terletak pada implementasi kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta upaya meningkatkan kesadaran lingkungan melalui inisiatif-inisiatif seperti bank sampah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Ternate masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya fasilitas pengangkutan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah. Meskipun demikian, inisiatif seperti bank sampah di Kelurahan Bastiong Karance dan Kalumata memberikan harapan dalam upaya mengurangi dampak sampah. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk memilah sampah dan mendaur ulang bahan-bahan yang memiliki nilai ekonomi.Kesimpulan ini adalah bahwa pengelolaan sampah di Kota Ternate perlu ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Edukasi dan fasilitas yang memadai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) harus diperkuat guna meminimalisir timbunan sampah dan mendukung upaya keberlanjutan lingkungan.
Co-Authors Sam, Sofjan Alizar