Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150K/PDT.SUS-PHI/2021 TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN TIDAK DIPENUHI PERMINTAAN STATUS PKWTT Dianawati, Eka; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46666

Abstract

Permasalah yang hendak diangkat menjadi kajian peneliti adalah perselisihan PHK karen tidak dipenuhinya permintaan status PKWTT yang terjadi antara Ngatno dkk (penggugat) selaku pekerja dan PT. Straightway Primex (tergugat).Penggugat meminta untuk status pekerja berubah dari PKWT menjadi PKWTT dengan alasan bahwa pihaknya telah bekerja  dengan status PKWT yang dilakukan secara terus menerus dan hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 59 UUK, sedangkan pihak PT. Straightway Primex menolak permintaan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 (2) Untuk mengetahui apa Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.  Penelitian ini menggunakan statue approach, case approach dan conceptual approach.  Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah hakim Mahkamah Agung dalam telah memutuskan perkara ini dengan cukup tepat, tergugat telah pelanggar ketentuan PKWT pada Pasal 59 UUK . Pada pertimbangan hakim lainnya peneliti kurang setuju dengan diberikannya putusan untuk PT. Straightway Primex yang membayar uang kompensasi sesuai Pasal 164 UUK karena menurut peneliti selain uang kompensasi seharusnya juga menerima upah proses selama proses penyelesaian perselisihan terjadi. Peneliti juga meneliti terkait kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu, akan tetapi bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait upah proses yang tidak dibayarkan.
DAMPAK KEPUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY TERHADAP SENGKETA ATURAN IMPOR ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT: Studi Kasus Pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan Dianawati, Eka
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.105

Abstract

Abstrak Sengketa Perdagangan Internasional menjadi suatu masalah yang akan selalu timbul apabila terjadi ketidaksesuaian antara negara satu dengan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari organisasi perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO) yang memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi negara yang menjadi anggotanya. Dispute Settlement Body (DSB) merupakan lembaga yang akan menjembatani proses penyelesaian sengketa yang ada dengan memperhatikan aturan-aturan WTO. Aturan yang dimaksud adalah Understanding on Rules dan Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Salah satu kasus sengketa perdagangan yang ditangani oleh WTO adalah sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat tentang pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan, dengan nomor gugatan DS477 dan DS478. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses dari penyelesaian sengketa yang ditangani oleh WTO, selain itu bagaimana dampak yang timbul dari hasil putusan DSB terhadap sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana Indonesia mengalami kekalahan dalam kasus tersebut. Hasil dari ulasan ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian dari kasus DS477 dan DS478 melalui beberapa tahapan, dan dampak yang timbul dari putusan yang dikeluarkan oleh DSB kepada Indonesia memiliki sifat yang final dan mengharuskan untuk dilaksanakan, yakni Indonesia harus merevisi peraturan perundang-undangan terkait Impor holtikultura, hewan dan produk hewan. Abstract International Trade Disputes become a problem that will always arise if there is a discrepancy between one country. Indonesia is a member country of the World Trade Organization (WTO) which provides security guarantees and legal certainty. The Dispute Settlement Body (DSB) is an institution that will bridge the existing dispute resolution process by taking into account WTO rules. The rules in question are Dispute Settlement Understanding (DSU). One of the trade dispute cases handled by the WTO is the dispute between Indonesia and the United States regarding restrictions on the import of Horticulture, Animals, and Animal Products, with lawsuit numbers DS477 and DS478. The purpose of writing this article is to find out the dispute resolution process handled by the WTO, besides how the impact arising from the results of the DSB decision on Indonesia's dispute with the United States, where Indonesia lost in the case. The results of this review indicate that the settlement process of the DS477 and DS478 cases went through several stages, and the impact arising from the decisions issued by the DSB to Indonesia was final and required to be implemented. Indonesia had to revise the laws and regulations related to horticulture imports, animals, and animal products.