Nelwitis, Nelwitis
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang Nelwitis, Nelwitis; Afrizal, Riki; Noor, Muhammad Rizki
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4008

Abstract

Salah satu hak narapidana adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh mereka dengan usia muda tetapi juga oleh mereka dengan usia lanjut atau lansia. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menjelaskan bahwa narapidana yang berumur 60 tahun harus diberi perlakuan khusus termasuk pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat 7 orang narapidana lanjut usia dan memerlukan pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai dengan hak nya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat agar hak tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pemenuhan Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana secara maksimal khususnya pelayanan promotif yaitu belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup seperti psikolog, konseling, dan tenaga penyuluh kesehatan. Begitu juga dengan belum terlaksananya pemeriksaan kesehatan secara rutin karena keterbatasan dokter yang ditempatkan.
Penerapan Pendekatan Keadilan Pestoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Payakumbuah Kurniawan, Iwan; Nelwitis, Nelwitis; Afrizal, Riki
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.317-326.2023

Abstract

In Indonesia's criminal justice system, imprisonment is a sanction commonly imposed on perpetrators of criminal acts. This condition is not in line with Indonesian society, which is a communal society that prioritizes solving problems through deliberation and consensus. Therefore, there is a tendency in Indonesian society to use a restorative justice approach in resolving criminal law problems. This approach has been recognized and adopted by law enforcement agencies such as the Police. This approach has been adopted in the Republic of Indonesia State Police Regulation (Perkap) Number 8 of 2021 concerning the Guideline for Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. This approach is a new paradigm in the strategy for handling criminal cases by the Police. Resolving criminal acts through this approach also involves the perpetrator, victim, victim's family, community leaders, religious leaders, and traditional leaders in seeking a peaceful resolution by restoring the original situation. This research aims to study how the restorative justice approach is run by the Police in solving a criminal case at Payakumbuh Police Region and the obstacles faced by the Police. The research is carried out through sociological–juridical legal research emphasizing field research. In addition, this research also applies a study of existing legal materials. This descriptive research intends to describe the reality studied clearly and systematically. This research finds that the Payakumbuh Police officers have implemented this restorative justice approach to most criminal cases. In implementing this approach, the police officers encountered several juridical and non-juridical obstacles. Legal obstacles relate to the multi-interpretation of a legal norm, while practical obstacles are complicated procedures, difficulties finding an agreement, and compensation issues.