Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Sari Hariyanto, Diah Ratna
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DEMI KEADILAN DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Putra, Agung Satriadi; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p22

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kewenangan kejaksaan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis kewenangan kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan dikaitkan dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian yuridis normatif dan dari hasil penelitian ini ditemukan adanya kekaburan norma dalam UUD 1945 yang tidak secara tegas, lugas dan eksplisit memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi maupun sebagai penuntut umum. Dari penelitian ini, terdapat tumpang tindih, dominasi, dan duplikasi kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, UUD 1945 juga tidak memberikan atribusi langsung untuk Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Pemberian kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik dalam kasus korupsi juga melanggar kepastian hukum atas penyelenggaraan kewenangan. Kejaksaan diatur dalam UU No. Pada tahun 2006, kejaksaan diberikan kewenangan sebagai Penuntut Umum. Namun, dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2006, kejaksaan juga diberikan kewenangan sebagai penyidik dalam kasus korupsi. Hal ini menyebabkan benturan kewenangan antara Kepolisian dan kejaksaan yang sering terjadi dalam penanganan kasus korupsi. Terdapat duplikasi dan benturan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara serta menetapkan kerugian negara oleh BPK dan BPKP. The purpose of this research is to identify the authority of the prosecutor's office as an investigator and investigator of corruption crimes and to analyze the authority of the prosecutor's office to conduct investigations and investigations in relation to Law No. 15 of 2004 concerning Examination of State Financial Management and Responsibility. the method of approach used in this research is normative juridical research method and from the results of this research it is found that there is a blurring of norms in the 1945 Constitution which does not explicitly, straightforwardly and explicitly give authority to the Prosecutor's Office to handle corruption cases or as a public prosecutor. From this research, there is overlap, domination, and duplication of authority between the Attorney General's Office and the Police. In addition, the 1945 Constitution also does not provide direct attribution to the AGO in handling corruption cases. The granting of authority to the AGO as an investigator in corruption cases also violates legal certainty over the exercise of authority. In 2006, the AGO was given the authority as a public prosecutor. However, in the explanation of Article 30 of Law Number: 16 of 2006, the prosecutor's office is also given the authority as an investigator in corruption cases. This causes a clash of authority between the Police and the prosecutor's office which often occurs in handling corruption cases. There is duplication and conflict of authority in conducting supervision and examination of state finances and determining state losses by BPK and BPKP.
ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN EKS KAPOLSEK KEBAYORAN BARU TERHADAP KAPOLRI DAN KAPOLDA METRO JAYA Novitasari, Sandra; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p10

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai permasalahan eks Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Benny Alamsyah, yang melayangkan gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya atas pencopotan jabatannya secara tidak hormat. Metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini yang mana menunjukkan bahwa Benny Alamsyah mengalami pemecatan secara tidak hormat oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengacu pada Pasal 2 UU Administrasi Belanda dan menurut Pasal 1 Angka (3) UU PTUN. Akibat pemecatan secata tidak hormat, Benny Alamsyah melayangkan gugatan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Bagi hakim gugatan Benny sulit untuk dikabulkan karena mempertimbangkan bahwa Ia telah melanggar kode etik kepolisian. Kasus yang dialami oleh Benny didasarkan pada pelanggar kode etik kepolisian mengacu pada peraturan kapolri no. pol: 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia. Sehingga Benny Alamsyah harus dipecat terlebih dahulu, kemudian dilanjut vonis terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Benny Alamsyah menjalani sidang peradilan umum dan dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan. Pelanggaran terhadap kode etik juga menjadi dasar bagi Polri untuk memberikan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat kasus penyalahgunaan narkoba. ABSTRACT Focus of this study is to know and examine the issue of the former Kebayoran Baru Police Chief, AKBP Benny Alamsyah, who filed a lawsuit against the National Police Chief and the Metro Jaya Police Chief for dishonorably dismissed from his position. The normative legal research with staturoty approach are used in this study whichis has result that Benny Alamsyah was dishonorably dismissed by Article 2 of the Dutch Administration Act (AwB) and according to Article 1 Number (3) of Law concerning the State Administrative Court. As a result of his dishonorable dismissal, Benny Alamsyah filed a lawsuit against the National Police Chief and the Metro Jaya Police Chief. For the judge, Benny's lawsuit was difficult to grant because he considered that he had violated the police code of ethics. The case experienced by Benny  based on violators of the police code of ethics referring to the Regulation of the National Police Chief No. Pol: 7 of 2006 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police. So that Benny Alamsyah must be fired first, then followed by a verdict against drug abuse by the Jakarta District Court. Benny alamsyah underwent a general court trial and was sentenced to 1 year and 6 months. violation of the code of ethics is also the basis for the national police to issue a dismissal decision due to drug abuse cases.
PENGATURAN KORBAN PENYALAHGUNA TERHADAP PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA Lanang Aditya, I Gusti Ngurah; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p14

Abstract

Studi ini bertujuan yakni untuk menganalisis terkait dengan pengaturan dan kepastian hukum bagi korban penyalahguna narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terkait bagaimana yang menjadi pengertian korban penyalahguna narkotika serta bagaimana pengaturan korban penyalahguna narkotika terhadap diterapkannya double track system dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang dipergunakan ialah metode normatif yang menggunakan metode pendekatan dari peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara terperinci terkait dengan pengertian dari korban penyalahguna narkotika itu sendiri. Hanya saja diatur dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa si korban diwajibkan untuk menjalani upaya rehabitasi. Kemudian rehabilitasi yang dimaksud ialah rehabilitasi secara medis dan sosial dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, maupun sosial, sampai dengan sembuhnya korban penyalahguna serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar terhindar dari ketergantungan narkotika yang berkelanjutan. Upaya rehabilitasi ini merupakan salah satu bentuk tindakan terhadap diterapkannya model double track system pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ABSTRACT This study aims to analyze the regulation and legal certainty for victims of narcotics abuse in Law Number 35 of 2009. About what later becomes the meaning of victims of narcotics abuse and how to regulate victims of narcotics abuse against the implementation of the double track system in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used is a normative method that uses an approach from laws and regulations (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not regulate in detail regarding the meaning of victims of narcotics abuse themselves. It's just that it is regulated in article 54 which states that the victim is required to undergo rehabilitation efforts. Then the rehabilitation in question is rehabilitation medically and socially with the aim of restoring physical, mental and social conditions, until the victims of abusers recover and develop their abilities to avoid continued drug dependence. This rehabilitation effort is a form of action against the implementation of the double track system model in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.
PERANAN PENTING JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA Putra, I Gede Aditya; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p08

Abstract

Mengenai artikel ini bertujuan dalam memberikan pengetahuan mengenai peranan penting justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia dimasa yang akan datang dan dapat mengetahui Ius Constiteundum aturan justice collaborator didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode pada artikel ini ialah penelitian hukum bersifat normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum, lalu Tenik analisa data yang digunakan ialah metode bersifat kualitatif. Berdasar pembahasaan dibawa maka mampu didapatkan hasil metode justice collaborator memiliki peran hebat mempermudah penyidik serta penuntut umum dalam kasus perkara tindak pidana, terlebih lagi pada pembokaran fakta kejahatan pembunhan yang disertai dengan rencana yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh karena itu terlihat jika peranan justice collaborator ini sangat penting serta berguna didalam mengungkap kejahatan terencana, khususnya pada kasus pembunuhan berencana yang saat ini sering terjadi dan menjadi isu hangat serta merugikan banyak hal. Oleh karena itu semua hal untuk mengungkap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Negara Indonesia wajib menjadikan perananan ataupun metode justice collaborator dalam membantu mengungkap serta meringankan proses pembuktian dari pembunuhan berencana ini. Akan tetapi terkait dengan pengaturannya justice collaborator tidak detail diatur didalam regulasi sehingga dalam membuat ide gagasan mengenai pengaturan pelindungan kepada justice collaborator mengenai suatu pencegahan atau pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia pada masa mendatang diharapkan adanya pengaturan secara spesifik meliputi dimensi model perlindungan berupa “model partisipasi langsung atau aktif, serta hak secara langsung, pengahrgaan, terkait bagaimana penjatuhan hukuman, kejelasan syarat berupa tata cara serta keamanan dari seorang berstatus justice collaborator tersebut. ABSTRACT The focus of this article will be to educate people to the vital part that justice collaborators will have in the future dissemination of premeditated murder cases in Indonesia and to allow people to gain information for the Ius Constiteundum regulations for justice collaborators in Indonesian regulations and laws. The methods utilized in the current study is normative legal research, that involves a legislative approach and a study of legal concepts, which is followed by the use of a qualitative method of data analysis. Based on the discussion, it is possible to make a conclusion that the justice collaborator method has a crucial part in guiding investigators and law enforcement in criminal cases, especially in exposing details of murder cases that are secured to an extremely complicated plan that should be solved. Therefore, it is apparent the task of a justice collaborator is essential and helpful for detecting premeditated crimes, in particular scenarios of premeditated murder, which is an important topic at this time and is dangerous to many things. Therefore, the role or style of a justice collaborator in contributing in finding and comfort of the process of illustrating this premeditated murder needs to be part of every incident that expose crime on predetermined murders that occur in Indonesia. However, the regulations do not get as detail regarding the regulation of justice collaborators, and it hopes that it will soon be specific rules covering the dimensions of the protection model in the form of a "model direct or active participation, as well as direct rights, respect, reg" whenever creating concepts about safeguarding arrangements for justice collaborators regarding the prevention or disclosure of premeditated murder crimes in Indonesia in the future.
REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Resa, Carlos Chrisstoper; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p15

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang hukum pidana dan program rehabilitasi narkoba sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode hukum normatif, termasuk analisis hukum dan peraturan serta penelitian konseptual, digunakan dalam penyelidikan ini. Pecandu Narkoba atau telah terpapar Narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, tujuan rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk membantu mantan pengguna narkoba memperoleh kembali dan/atau meningkatkan kemampuan mental, sosial, dan fisiknya. Putusan hukum pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menyediakan platform yang dapat diakses publik dan penegak hukum untuk pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba. ABSTRACT The goal of this study is to inform and educate the public about criminal law and drug rehabilitation programs as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 about Drugs. A normative legal method, including legal and regulatory analysis as well as conceptual research, is used in this inquiry. Those who are drug addicts or have been exposed to drugs are required to get medical and social rehabilitation under Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. Consequently, the purpose of medical and social rehabilitation is to assist ex-users of drugs in regaining and/or enhancing their mental, social, and physical abilities. Criminal law judgments against drug addicts and abusers provide a public and law enforcement-accessible platform for drug misuse prevention education.
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Limbah B3 dengan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice M Lubis, Hanna Patricia; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine whether Environmental Law cases can be resolved using a Restorative Justice approach. Also, using a restorative approach to find out the legal consequences and impacts of settlements. The Restorative Justice Approach is an approach that leads to the creation of justice and balance for the perpetrators of the crime and the victim. This study uses a normative juridical approach. The method of collecting legal materials in this research is library research. The results of the study show that Restorative Justice can be fairer because in court, mediation is carried out between the people of Metro (as victims) over B3 waste pollution by PT Sutomo (as perpetrators), and the legal consequences in the settlement are in the form of stopping investigations from avoiding criminal sanctions and reducing the accumulation of cases through the discretion of law enforcement in fulfilling the material and formal requirements stipulated in the Chief of Police Circular Number: SE/8/VII/2018.
Co-Authors Lanang Aditya, I Gusti Ngurah M Lubis, Hanna Patricia Novitasari, Sandra Putra, Agung Satriadi Putra, I Gede Aditya Resa, Carlos Chrisstoper