Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum
Cakra, I Putu Eka
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan Uu Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019) Mantolas, Edi Boni; Cakra, I Putu Eka; Setiyono, Joko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.537 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i9.4195

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang dibentuk dengan kewenangan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, lembaga ini memiliki serangkaian kewenangan yang cukup besar dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Perubahan dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dari yang semula dengan dasar hukum UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 ini membawa beberapa perubahan fundamental yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu perubahan tersebut adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang tidak dimiliki di dalam ketentuan undang undang sebelumnya. Penelitian yang disusun dengan metode yuridis normative ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP3 dapat dikeluarkan KPK dalam hal perkara yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam waktu dua tahun. Penerbitan SP3tersebut bukanlah dalam rangka melemahkan KPK ataupun mendukung koruptor, melainkan harus dipahami sebagai jalan tengah agar KPK sebagai penegak hukum tidak melakukan abuse of power sekaligus menjamin hak tersangka dalam mendapatkan kepastian hukum.
Politik Hukum Hilirisasi dan Inkubasi Bisnis Hasil Riset dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri Noveri, Muhammad Rizki; Cakra, I Putu Eka; Setiyono, Joko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.09 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i10.4366

Abstract

Proses hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi Negeri perlu terus didorong agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kelemahan selama ini terdapatnya gap yang besar antara sisi penelitian dan sisi industri; dari sisi peneliti banyak peneltian yang tidak berlanjut untuk hilirisasi (dimanfaatkan industri) sedangkan disisi industri terdapat keengganan guna memakai hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (legal research), dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, dilengkapi data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka, yang nantinya berusaha menggambarkan (mendeskripsikan) tentang rumusan masalah yakni: politik hukum hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi guna meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dan alih teknologi, serta pentingnya penerapan konsep ideal sinegritas elemen (harmonisasi) Quadrulupe Helix guna mempelancar kegiatan hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi
KOMPABILITAS PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Cakra, I Putu Eka; Sulistyawan, Aditya Yuli
CREPIDO Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Crepido November 2020
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.2.2.59-69

Abstract

Pembentukan peraturan perundang undangan dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Gagasan penerapan sistem Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia menjadi persoalan tersendiri mengingat dalam sistem hukum Indonesia selama ini tidak mengenal konsep Omnibus sehingga gagasan penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia menjadi permasalahan apakah metode ini dapat digunakan atau tidak. Tulisan ini hendak menggali kompabilitas penerapan Omnibus Law di dalam sistem pembentukan peraturan perundangan Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa bahwa untuk penerapan konsep Omnibus Law, pada dasarnya perlu dilakukan sebuah tranplantasi hukum yang meliputi reception in law dan reception in society, perlu juga dilakukannya partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengharmonisasian yang menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Aditya Yuli Sulistyawan Joko Setiyono Mantolas, Edi Boni Noveri, Muhammad Rizki