Gultom, Yohansen Wyckliffe
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979) Gultom, Yohansen Wyckliffe
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i2.6187

Abstract

UU Desa No. 6 Tahun 2014 membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Pola pembangunan yang terdapat di desa secara nasional di Indonesia itu memiliki pola atau kemiripan dengan keadaan yang pernah terjadi di era Park Chung Hee, Presiden Korea Selatan (1961-1979), dengan program Saemaul Undong. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang program Saemaul Undong yang pernah dilakukan di era Chung Hee, dan memberikan gambaran soal pembangunan desa yang terjadi di Indonesia, memanfaatkan UU Desa No. 6 tahun 2014, sehingga dihasilkan sejumlah saran atau opsi yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan di tingkat desa di Indonesia. Pendekatan di dalam studi ini, memakai analisis kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan di dalam studi ini, menggunakan analisis deskriptif sehingga setiap masalah bisa tergambarkan.   Kata Kunci: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014   Abstrak Village Law No. 6/2014 opens space for villages to develop their respective potentials. The development pattern found in villages nationally in Indonesia has a pattern or similarity to the situation that happened in the era of Park Chung Hee, President of South Korea (1961-1979), with the Saemaul Undong program. This study tries to provide an overview of the Saemaul Undong program that was carried out in the Chung Hee era, and provides an overview of village development that has occurred in Indonesia, utilizing the Village Law No. 6 of 2014, resulting in a number of suggestions or options that can be adopted to be implemented at the village level in Indonesia. The approach in this research used qualitative analysis by conducting literature studies of primary and secondary data. The analysis used in this study uses descriptive analysis so that each problem can be described   Keywords: Rural Development, Saemaul Undong, Village Law No.6/2014
Politik Pembangunan Desa dalam Program Saemaul Undong di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Gultom, Yohansen Wyckliffe
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6662

Abstract

Program Saemaul Undong yang pernah diterapkan di era Presiden Park Chung Hee 1963-1979, telah menjadi gerakan global di Asia dan Afrika. Melalui Saemaul Globalization Foundation (SGF) Korea Selatan, program Saemaul Undong telah diterapkan di beberapa desa di Indonesia, salah satunya Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Penerapannya dipadukan dengan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014. Akibatnya, di desa Ponjong, peran BUMDes bergerak semakin optimal, dengan penguatan pengorganisasian desa, penentuan produk unggulan; kandang sapi komunal dan gedung serbaguna. UU Desa No. 6 pasal 91 sebenarnya membuka ruang bagi desa di Indonesia untuk meniru pola itu, dengan bekerja sama dengan pihak ke-3 dan strategi dalam program Saemaul Undong di Desa Ponjong bisa menjadi opsi bagi desa di Indonesia dalam memperluas kerjasamanya dengan pihak ke-3. Metodologi di dalam studi ini, dilakukan dengan pendekatan aktor dan sistem politik. Metode yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menemukan gambaran yang utuh antara peran aktor dan sistem, serta untuk menemukan berbagai program yang terdapat di dalam pelaksanaan program Saemaul Undong di Desa Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung ke lapangan, serta merujuk pada studi pustaka yang ditemukan dari referensi sekunder dan data yang ditemukan di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kata Kunci: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014
Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979) Gultom, Yohansen Wyckliffe
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i2.6187

Abstract

UU Desa No. 6 Tahun 2014 membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Pola pembangunan yang terdapat di desa secara nasional di Indonesia itu memiliki pola atau kemiripan dengan keadaan yang pernah terjadi di era Park Chung Hee, Presiden Korea Selatan (1961-1979), dengan program Saemaul Undong. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang program Saemaul Undong yang pernah dilakukan di era Chung Hee, dan memberikan gambaran soal pembangunan desa yang terjadi di Indonesia, memanfaatkan UU Desa No. 6 tahun 2014, sehingga dihasilkan sejumlah saran atau opsi yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan di tingkat desa di Indonesia. Pendekatan di dalam studi ini, memakai analisis kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan di dalam studi ini, menggunakan analisis deskriptif sehingga setiap masalah bisa tergambarkan.   Kata Kunci: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014   Abstrak Village Law No. 6/2014 opens space for villages to develop their respective potentials. The development pattern found in villages nationally in Indonesia has a pattern or similarity to the situation that happened in the era of Park Chung Hee, President of South Korea (1961-1979), with the Saemaul Undong program. This study tries to provide an overview of the Saemaul Undong program that was carried out in the Chung Hee era, and provides an overview of village development that has occurred in Indonesia, utilizing the Village Law No. 6 of 2014, resulting in a number of suggestions or options that can be adopted to be implemented at the village level in Indonesia. The approach in this research used qualitative analysis by conducting literature studies of primary and secondary data. The analysis used in this study uses descriptive analysis so that each problem can be described   Keywords: Rural Development, Saemaul Undong, Village Law No.6/2014
Kontribusi Denominasi Lutheran Dalam Membentuk Pendidikan Finlandia Dan Pemikirannya Bagi Pendidikan Kristen Gultom, Yohansen Wyckliffe
JURNAL DIAKONIA Vol 3 No 2 (2023): November
Publisher : Sekolah Tinggi Diakones HKBP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55199/jd.v3i2.72

Abstract

This study describes the historical and theological influence of Martin Luther's Protestant reform movement on education in Finland. The Church's role in congregational catechisation, starting with education for priests and developing later for the congregation, had implications for the congregation's desire to learn new things. The thinking of Martin Luther and Philipp Melanchton also impacted on the ongoing reformation movement to think about congregational education. As a result, educational facilities ranging from schools, libraries and educational methods were thought of by reformers after Luther, in Finland. Until, the basic principles of Lutheran thought are also guided either consciously or unconsciously in modern Finnish education. This research is a qualitative research with data collection techniques through literature study. The results of the study show that there is a theological continuity in Finnish educational practices after Luther's Reformation Movement in 1517, with implications for congregational catechisation, growing interest in learning, the availability of educational facilities by the Church to develop modern educational methods in Finland. Keywords: State and Religion; Protestant Reformation; Finnish Christian Education
Signifikansi Pendidikan Kristen di Ruang Publik: Sarana Penggembalaan dalam Pembentukan Diri dan Dampak Sosialnya Gultom, Yohansen Wyckliffe
JURNAL DIAKONIA Vol 5 No 1 (2025): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Diakones HKBP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55199/jd.v5i1.95

Abstract

This research concludes that Christian education has an important role in the public sphere. As a continuation of Christ's work to make disciples, schools, churches, and families also play a role in continuing the task of Christian education as partners with God. Each party certainly serves according to its respective callings, and as partners of God. The role of Christian education in public spaces includes shepherding students in forming Christian spirituality in society, encouraging the creation of social action, contributing to integrating God's word into society, and encouraging them to be actively involved in civil government or contributing to the country's development agenda. The theological thoughts used in this article include Abraham Kuyper, John Calvin, Martin Luther, Thomas à Kempis, John Owen, and a number of theologians in this century. This research is a type of qualitative research using the literature study method.
Politik Pembangunan Desa dalam Program Saemaul Undong di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Gultom, Yohansen Wyckliffe
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6662

Abstract

Program Saemaul Undong yang pernah diterapkan di era Presiden Park Chung Hee 1963-1979, telah menjadi gerakan global di Asia dan Afrika. Melalui Saemaul Globalization Foundation (SGF) Korea Selatan, program Saemaul Undong telah diterapkan di beberapa desa di Indonesia, salah satunya Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Penerapannya dipadukan dengan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014. Akibatnya, di desa Ponjong, peran BUMDes bergerak semakin optimal, dengan penguatan pengorganisasian desa, penentuan produk unggulan; kandang sapi komunal dan gedung serbaguna. UU Desa No. 6 pasal 91 sebenarnya membuka ruang bagi desa di Indonesia untuk meniru pola itu, dengan bekerja sama dengan pihak ke-3 dan strategi dalam program Saemaul Undong di Desa Ponjong bisa menjadi opsi bagi desa di Indonesia dalam memperluas kerjasamanya dengan pihak ke-3. Metodologi di dalam studi ini, dilakukan dengan pendekatan aktor dan sistem politik. Metode yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menemukan gambaran yang utuh antara peran aktor dan sistem, serta untuk menemukan berbagai program yang terdapat di dalam pelaksanaan program Saemaul Undong di Desa Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung ke lapangan, serta merujuk pada studi pustaka yang ditemukan dari referensi sekunder dan data yang ditemukan di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kata Kunci: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014