Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Role of Legal Language in Formulating Written Legal Rules in Indonesia Jaya Mulya; Diky Dikrurahman
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4961

Abstract

Legal language is a regulatory language intended to create justice and order in society, and is expected to protect personal interests and public interest. Because the legal language is modern Indonesian, the use of Indonesian must be clear, fixed, monosemantic and in accordance with the aesthetic requirements of the Indonesian language. Thus, to understand the rules of law and legal language, in principle, they are one unit in a legal discipline. If you want to learn and understand the rule of law, you must use good legal language. Legal rules are composed of a systematic legal language. From this point of view it is very clear, the role of legal language is very important to formulate legal rules in society. The problem is how are the rules of legal language used in formulating written legal rules in Indonesia? This study aims to determine the role of legal language in formulating written legal rules in Indonesia. While the type of research is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials, or secondary data or library research. And the results of the first research; rules of legal language to formulate written legal rules (1) Luges and exact; (2) Objective; (3) Careful definition; (4) Not emotional; (5) the exposure is conventional; (6) Not dogmatic (7) thrifty; (8) The form of the meaning is stable. Second; form of legal language; (1) The form of the word must be correct; (2) The meaning of the word must be precise; (3) Sentences must be clear; (4) Distinctive terms; (5) Not greeting people; (6) Typical wearing style; (7) The writing follows the EYD and (8) The legal norms are conveyed through sentences.
Pemilihan kepala desa atau sering disingkat Pilkades adalah pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, jabatan kepala desa yang bisa diduduki oleh warga biasa. Kepala desa dian Diky Dikrurahman
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.886 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i07.377

Abstract

Pemilihan kepala desa atau sering disingkat Pilkades adalah pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, jabatan kepala desa yang bisa diduduki oleh warga biasa. Kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikota yang tujuannya bukan untuk menjalankan pemerintahan yang ada di suatu desa. Tujuan yang diharapakan dalam penelitian  ini antara lain 1) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat desa terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Kalimaro kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, 2) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode Empiris Deskripsi analisis yakni dengan mengkaji data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan kemudian data yang didapatkan tersebut dikaji secara keilmuan dari data sekunder atau kepustakaan, sehingga memperoleh hasil penelitian yang menggambarkan permasalahan yang terjadi (empiris). Pada hasil penelitian ternyata kesadaran hukum masyarakat desa Kalimaro tidak begitu responsif, terlihat dari partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat merasa bahwa desa atau pemerintah desa tidak dapat memberikan jaminan kepada warga desa bagi yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya karena pendapatannya berkurang, untuk itu perangkat kepada desa atau pemerintah desa memberikan dana sebagai bentuk perintah ganti rugi atas kompensasi yang berkelanjutan agar masyarakat yang pendapatannya berkurang antusias mengikuti pemilihan kepala desa.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE YANG MENGGUNAKAN SITUS WEB IKLAN DI FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Diky Dikrurahman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i2.2140

Abstract

Legal protection related to buying and selling online using the web on Facebook is a problem that occurs in Kuningan Regency, which started with the absence of laws or regulations regarding online buying and selling, causing fraud to occur for goods and or services that do not match what is advertised. This research will reveal legal protection for consumers in online buying and selling transactions through the Facebook advertising web and reveal the responsibilities of business actors in dealing with violated consumer rights. The purpose of this research is to find out how legal protection is for consumers and to find out how business actors are responsible for consumer rights. In this study, the authors used empirical juridical methods, research specifications using descriptive analysis. The form of protection given to consumers in buying and selling online is equated with the protection given to conventional buying and selling. The occurrence of a legal relationship between a business actor and a consumer is when the perpetrator makes a promise and all information relating to the goods and/or services offered to consumers on when providing advertisements, brochures, or promotions. The responsibility of business actors to consumers is by compensating for losses, refunding money or being able to send goods and or services that are in accordance with what consumers want. Legal protection for consumers who use online buying and selling through Facebook advertising is intended so that consumers get legal certainty.
Pemilihan kepala desa atau sering disingkat Pilkades adalah pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, jabatan kepala desa yang bisa diduduki oleh warga biasa. Kepala desa dian Diky Dikrurahman
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i07.377

Abstract

Pemilihan kepala desa atau sering disingkat Pilkades adalah pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, jabatan kepala desa yang bisa diduduki oleh warga biasa. Kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikota yang tujuannya bukan untuk menjalankan pemerintahan yang ada di suatu desa. Tujuan yang diharapakan dalam penelitian  ini antara lain 1) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat desa terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Kalimaro kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, 2) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode Empiris Deskripsi analisis yakni dengan mengkaji data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan kemudian data yang didapatkan tersebut dikaji secara keilmuan dari data sekunder atau kepustakaan, sehingga memperoleh hasil penelitian yang menggambarkan permasalahan yang terjadi (empiris). Pada hasil penelitian ternyata kesadaran hukum masyarakat desa Kalimaro tidak begitu responsif, terlihat dari partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat merasa bahwa desa atau pemerintah desa tidak dapat memberikan jaminan kepada warga desa bagi yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya karena pendapatannya berkurang, untuk itu perangkat kepada desa atau pemerintah desa memberikan dana sebagai bentuk perintah ganti rugi atas kompensasi yang berkelanjutan agar masyarakat yang pendapatannya berkurang antusias mengikuti pemilihan kepala desa.