Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Cendekia Ilmiah
Halim, Anriz N.
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Buyer’s Legal Protection in Absolute Power of Attorney for Paid-Off Land Putri, Andi Wika; Yuhelson; Halim, Anriz N.
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 1 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i1.46206

Abstract

Abstract: The use of absolute power of attorney (Kuasa Mutlak) in land Sale and Purchase Agreements (PPJB) still common in Indonesia, despite legal risks. Even after full payment, land ownership cannot be transferred without a Sale and Purchase Deed (AJB) and registration at the National Land Agency (BPN). While absolute power of attorney offers a quick solution, it violates contract principles and legal regulations, including the Minister of Home Affairs Instruction No. 14/1982. This study examines two key issues: (1) the legal consequences of absolute power of attorney in fully paid PPJBs, and (2) the mechanisms for protecting buyers in such cases. Through a normative analysis of court rulings and legal literature, the findings show that absolute power of attorney fails to secure buyer rights and often leads to disputes. To mitigate risks, stronger contractual clauses, stricter notarial oversight, and limited special power of attorney are proposed. The study recommends regulatory harmonization and public legal education to ensure safer and fairer land transactions.
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Terkait Pemalsuan Sertipikat oleh Pihak Penjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Alhodri, Dhede Aisya; Halim, Anriz N.; Setiadi, Yuliana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16244

Abstract

Pihak penjual dan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, fenomena yang terjadi terdapat perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sertipikat palsu oleh pihak penjual. Sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli terhadap objek tanah yang diperjanjikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum pemalsuan sertipikat oleh pihak penjual dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli terkait pemalsuan sertipikat dalam akta perjanjian pengikatan jual beli Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsian hukum (interprestasi),yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Pemalsuan sertipikat oleh pihak penjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat, sehingga menghapus perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap penjual sebagai pelaku, guna melindungi hak pembeli yang dirugikan, memberikan keadilan, serta mencegah terulangnya praktik pemalsuan sertipikat.
Kepastian Hukum Hibah Wasiat atas Tanah kepada Ahli Waris yang Bersengketa dalam Perspektif Hukum Perdata Somalay, Pangeran J. M.; Halim, Anriz N.; Anwar, Khoirul
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.1997

Abstract

Disputes over testamentary grants of land frequently arise due to unclear execution and insufficient protection of other heirs’ rights, leading to legal uncertainty. This study aims to examine the legal consequences of disputed testamentary grants of land and to analyze the realization of legal certainty within such disputes from a civil law perspective. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed through grammatical and systematic interpretation, supported by the theories of legal certainty and legal consequences. The results indicate that disputed testamentary grants may result in the degradation of evidentiary strength of the deed, potential claims for annulment by disadvantaged heirs, and uncertainty regarding land ownership status. Legal certainty can be achieved through the proper drafting of testamentary deeds in accordance with legal procedures, clear formulation of the grant, registration of land title transfer, and the protection of heirs’ compulsory shares. This study contributes by emphasizing the importance of integrating procedural compliance with substantive fairness to minimize inheritance disputes and strengthen legal certainty in land-related testamentary practices.
Co-Authors Alhodri, Dhede Aisya Khoirul Anwar Putri, Andi Wika Somalay, Pangeran J. M. Yuhelson Yuhelson Yuliana Setiadi