Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Innovative: Journal Of Social Science Research
Friday Fry, Agustinus Samgar
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Etika Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende) Friday Fry, Agustinus Samgar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.356 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v5i2.1807

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya memenuhi syarat keetisan atau sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku. Penenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui etika pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yakni Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ende dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa layanan. Terdapat banyak keluhan dari masyarakat selaku pengguna jasa layanan terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh petugas dumulai dari waktu menunggu yang sangat lama, waktu penerbitan dokumen, para petugas yang belum datang ataupun keluar pada jam kerja sampai pada kesulitan para pengguna jasa untuk bertemu dan berkomunikasi dengan petugas guna mendapatkan informasi tentang kepastian waktu dan prosedur layanan. Selain itu itu persyaratan yang secara situasional berubah menyebabkan kekecewaan dari para pengguna jasa dikarenakan sudah antri berhari-hari namun tidak mendapatkan layanan oleh karena ada persyaratan yang kurang. Konsep yang digunakan untuk menganalisa persoalan tersebut adalah konsep etika pelayanan publik yang meliputi: kejujuran, tanggungjawab, pengawasan, konsistensi sikap aparatur dan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etika pelayanan publik di dinas pencacatan sipil kabupaten ende masih perlu untuk dibenahi, hal ini ditunjukan dengan beberapa hasil temuan berdasarkan indicator etika pelayanan publik yakni kejujuran yang masih kurang, tanggungjawab yang hanya berorientasi pada tupoksi, pengawasan yang masih dalam bentuk arahan tanpa ada kontrol yang ketat dari atasan, sikap acuh petugas terhadap pengguna layanan dan komunikasi yang tidak tersampaikan secara jelas kepada pengguna layanan.
Etika Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende) Friday Fry, Agustinus Samgar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v5i2.1807

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya memenuhi syarat keetisan atau sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku. Penenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui etika pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yakni Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ende dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa layanan. Terdapat banyak keluhan dari masyarakat selaku pengguna jasa layanan terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh petugas dumulai dari waktu menunggu yang sangat lama, waktu penerbitan dokumen, para petugas yang belum datang ataupun keluar pada jam kerja sampai pada kesulitan para pengguna jasa untuk bertemu dan berkomunikasi dengan petugas guna mendapatkan informasi tentang kepastian waktu dan prosedur layanan. Selain itu itu persyaratan yang secara situasional berubah menyebabkan kekecewaan dari para pengguna jasa dikarenakan sudah antri berhari-hari namun tidak mendapatkan layanan oleh karena ada persyaratan yang kurang. Konsep yang digunakan untuk menganalisa persoalan tersebut adalah konsep etika pelayanan publik yang meliputi: kejujuran, tanggungjawab, pengawasan, konsistensi sikap aparatur dan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etika pelayanan publik di dinas pencacatan sipil kabupaten ende masih perlu untuk dibenahi, hal ini ditunjukan dengan beberapa hasil temuan berdasarkan indicator etika pelayanan publik yakni kejujuran yang masih kurang, tanggungjawab yang hanya berorientasi pada tupoksi, pengawasan yang masih dalam bentuk arahan tanpa ada kontrol yang ketat dari atasan, sikap acuh petugas terhadap pengguna layanan dan komunikasi yang tidak tersampaikan secara jelas kepada pengguna layanan.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Friday Fry, Agustinus Samgar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pengaruh implementasi kebijakan dalam proses Penyusunan RPJMDes yang berpedoman pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif deskriptif melalui kajian kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, verfifikasi data dan kesimpulan data. Hasil penelitian menujukan bahwa proses penyusunan RPJMDes  Desa Ngegedhawe dipengaruhi oleh empat indicator menurut model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang  meliputi: standar dana sasaran kebijakan tidak dipahami oleh pelaksana menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan teknis tahapan penyusunan RPJMDes. Sumber Daya Manusia kurang memiliki  pengetahuan dalam proses penyusunan RPJMDes yang meghambat proses pelaskanaan. Komunikasi Antar Agen Pelaksana antara Pemerintah Desa dengan Dinas terkait yang terhambat berdampak pada kesalahan dalam proses penyelarasan RPJMDes dan RPJMD. Karakteristik implementor terjadi pelampauan kewenangan pemerintah desa yang berdampak pada pengabaian pasrtispasi publik dalam proses penyusunan RPJMDes.   Kata Kunci: Penyusunan RPJMDes, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik.
Co-Authors