Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambe Law Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Darmawan, Anri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Progressive Consderation of Judges in Deciding Sentencing Under Indonesia New Criminal Code Faisal, Faisal; Rahayu, Sri; Rahayu, Derita Prapti; Darmawan, Anri; Yanto, Andri
Jambe Law Journal Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.6.1.85-102

Abstract

The WvS Criminal Code of the Dutch colonial legacy does not formulate the objectives and guidelines of punishment in it, there are only rules for retaliatory criminal provision. The National Criminal Code has formulated explicitly the purpose and guidelines of punishment in it as a reference for judges in sentencing crimes. The purpose of this study is to analyze the basic idea of the objectives and guidelines of punishment which then the objectives and guidelines of the punishment will be a progressive consideration of judges in deciding the criminal conviction of criminal offenders. The research method used is normative legal research. The focus of the research analysis is on the concept of norms Article 51 to Article 54 of the National Criminal Code concerning the objectives and guidelines for punishment. Using the Law approach and analytical approach in explaining problems with the study of literature literature. The results of the study concluded that the basic idea of the purpose and guidelines of punishment is how criminal punishment can be humanist and in accordance with the values of Pancasila. There are at least 3 points that are considered as the basic idea of the goals and guidelines for punishment, namely uphold goals, strengthen principles and review guidelines. Furthermore, the purpose and guidelines of sentencing will be the affirmation and progressive consideration of the judge in sentencing the crime. Judges in enforcing the law become less rigid so that the balance between intellectual and spiritual intelligence plays an important role. Imposing crimes with a sense of humanity and justice. Punishment must contain humanitarian, educative and justice elements
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Darmawan, Anri
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i2.12607

Abstract

Penerapan outsourcing banyak diterapkan atau dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan penerima jasa pekerja untuk menekan biaya pekerja/buruh dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh dari apa yang sewajarnya diberikan sehingga hal ini dapat merugikan para pekerja/buruh outsourcing. Pelaksanaan yang demikian tentu menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Praktek outsourcing secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah outsourcing. Apalagi sekarang ini sudah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang salah satunya terkait ketentuan pekerja outsourcing . Akan tetapi perlu dilihat dengan pengaturan tersebut apakah telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap pekerja outsourcing. Sehingga menurut penulis perlu dilakukan analisis dan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing ditinjau dari prinsip kepastian hukum yang akan dijelaskan dalam makalah ini.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI AKIBAT GANGGUAN JIWA Darmawan, Anri; Fauziah, Bintang Prima; Putri, Nurulita Desnia
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i2.12615

Abstract

AbstractThis study aims to find out how criminal responsibility is for perpetrators of criminal acts with mental disorders. The crime of mutilation is a crime that is categorized as a violation and must be processed through criminal law. Mutilations can only be carried out by someone who is authorized to do so, such as a doctor, and even then they must have permission from the victim's family. Based on historical reviews, mutilations are carried out based on the dimensions of ritual, belief and customs. however, mutilation is now being used in the modus operandi of crimes with the aim of deceiving law enforcement officials, as well as to remove traces of the victims of the perpetrators. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Tindak pidana dengan mutilasi merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan harus di proses melalui hukum pidana. Tindakan mutilasi hanya bisa dilakukan oleh orang yang berwenang akan hal itu, seperti dokter dan itu pun harus seizin keluarga korban.Mutilasi berdasarkan tinjauan sejarah dilakukan beradasarkan dimensi ritual, keyakinan, dan adat istiadat. tetapi mutilasi kini dipergunakan di dalam modus operandi kejahatan dengan tujuan mengelabui aparat penegak hukum, serta untuk menghilangkan jejak korban pelaku.
Co-Authors Andri Yanto Derita Prapti Rahayu Faisal Faisal Fauziah, Bintang Prima Putri, Nurulita Desnia SRI RAHAYU