Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan
Nirwana, Tian
Unknown Affiliation
Environmental Science Library & Information Science

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN Nirwana, Tian
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standardisasi sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai standardisasi sarpras pemadam kebakaran belum menjelaskan persyaratan standar pada masing-masing jenis sarpras. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan sarpras pemadam kebakaran di daerah. Masing-masing kecamatan belum memiliki 2 (dua) mobil pemadam kebakaran dan 1 (satu) pos sektor pemadam kebakaran. Waktu tanggap penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di hampir seluruh provinsi di Indonesia melebihi waktu tanggap sebesar 15 (lima belas) menit sejak informasi atau laporan diterima dan petugas tiba di lokasi dan siap melakukan penyelamatan dan evakuasi. Bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di provinsi juga masih ada yang bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum berbentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan persyaratan standar masing-masing jenis sarpras pemadam kebakaran, menetapkan tarif spesifik atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa sertifikasi sarpras pemadam kebakaran, dan menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan menerbitkan sertifikat standardisasi sarana pemadam kebakaran dengan memperhatikan standar produk yang berlaku di Indonesia dan pada sistem perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kata kunci: Standardisasi; Sarana dan Prasarana; Bencana; Kebakaran; Pemadam Kebakaran
ANALISIS STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN Nirwana, Tian
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standardisasi sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai standardisasi sarpras pemadam kebakaran belum menjelaskan persyaratan standar pada masing-masing jenis sarpras. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan sarpras pemadam kebakaran di daerah. Masing-masing kecamatan belum memiliki 2 (dua) mobil pemadam kebakaran dan 1 (satu) pos sektor pemadam kebakaran. Waktu tanggap penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di hampir seluruh provinsi di Indonesia melebihi waktu tanggap sebesar 15 (lima belas) menit sejak informasi atau laporan diterima dan petugas tiba di lokasi dan siap melakukan penyelamatan dan evakuasi. Bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di provinsi juga masih ada yang bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum berbentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan persyaratan standar masing-masing jenis sarpras pemadam kebakaran, menetapkan tarif spesifik atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa sertifikasi sarpras pemadam kebakaran, dan menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan menerbitkan sertifikat standardisasi sarana pemadam kebakaran dengan memperhatikan standar produk yang berlaku di Indonesia dan pada sistem perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kata kunci: Standardisasi; Sarana dan Prasarana; Bencana; Kebakaran; Pemadam Kebakaran
Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nirwana, Tian
Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Vol. 24, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of archival policies in the Directorate General of Regional Autonomy, Ministry of Home Affairs (Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri). This research was conducted using a postpositivist approach and qualitative data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation studies. The results of the study indicate that almost all the variables of policy implementation support the archival implementation at the Directorate General of Regional Autonomy. However, there are still some indicators that need to be improved, namely the limited number of archiving Human Resources (SDM), the mindset of the State Civil Apparatus (ASN) towards archival management and the absence of Archival Standard Operating Procedures (SOP).
Co-Authors