Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Restu Gusti Monitasari; Eki Furqon; Enis Khaerunnisa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.225 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v3i1.562

Abstract

Obesitas Regulasi menjadi alasan diterapkannya metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perudang-udangan di Indonesia, dengan dimulai melalui pembentukan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun penerapan metode omnibus law di Indonesia pada hakikatnya belum popular dan masih menuai konflik sebab dalam Indonesia memiliki system Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam membentuk Undang-undang harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van begoorlijke regelgeving) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Dan Indonesia dalam perkembangannya menganut sistem hukum eropa kontinental, sehingga hukum yang dibentuk kemudian dikodifikasi dan tertulis untuk dapat diberlakukan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-Undangan, pembentukan harus mendapat legitimasi dari UUD NRI Tahun 1945 dengan menjadikannya sebagai landasan ditambah dengan aturan dan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011. Kemudian berdasarkan problematika yang ada dalam menerapkan omnibus law dapat berimplikasi adanya perubahaan terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena belum memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari formil maupun materil. Kata Kunci: implikasi, Omnibus law, sistem pembentukan perundang-undangan.
Firm Size on IDX BUMN 20 Stock Prices: The Role of Mediating Activity and Profitability Mochammad Ikhlas Ruri Diens Baihaqi; Wawan Ichwanudin; Enis Khaerunnisa
Indonesian Journal of Economic & Management Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijems.v2i4.10468

Abstract

This study investigates if firm size increases stock prices using activity and profitability as mediating variables. It employs a quantitative causality method using secondary data from financial reports on firm websites and the IDX. The sample includes companies listed in the IDX BUMN 20 index from 2018-2021, using non-probability sampling and unbalanced panel data estimated with a random effects model. Data analysis involves descriptive statistics, mediation regression, and path analysis with Eviews 12 software. Results indicate firm size and profitability positively impact stock price, firm size positively impacts profitability, activity does not impact stock price, and activity and profitability do not mediate the firm size-stock price relationship