Dianingsih, Diah Hapsari
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing : Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Pemerintah Kota serta Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta Dianingsih, Diah Hapsari; Pratolo, Suryo
Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol. 2 No. 1 (2018): REVIU AKUNTANSI DAN BISNIS INDONESIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/rab.020120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris determinan whistleblowing yang terdiri dari tingkat keseriusan kecurangan, self efficacy, dukungan organisasi dan locus of commitmentsebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota sertaKabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.Sampel dalam penelitian ini yaitu Auditor BPK-RI perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sertaBadan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 4 Kabupaten dan 1 Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan instrumen berupa kuesioner. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 120 kuesioner denganhasil 90 kuesioner dinyatakan sempurna dan dapat diolah. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 22.0.Data diproses dengan menggunakan path analysisyang menunjukanhasil bahwa tingkat keseriusan kecurangan, self efficacydan dukungan organisasi tidak berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan tindakan whistleblowingdengan locus of commitmentsebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini diharapkandapat menjadi bahan pertimbangan untuk membangun sistem whistleblowingyang lebih efektif khususnya bagi organisasi sektor publik.