FANDRI RACHMANTO
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA FANDRI RACHMANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7705

Abstract

Perbandingan jumlah antara Polisi dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Skripsi ini akan membahas tentang eksistensi Polmas dan upaya Kepolisian menjaga eksistensi Polmas. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitan yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi dan wawancara, kemudian data yang didapat akan dipilih sesuai dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Polmas merupakan cara pengembanan tugas Polri untuk bermitra dengan masyarakat dalam hal menjaga, menyelesaikan, dan mencari solusi tentang gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan kasus tindak pidana ringan diluar jalur litigasi. Eksistensi Polmas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berjalan, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tipiring yang diselesaikan dengan Polmas, penempatan petugas Bhabinkamtibmas pada tingkat Kelurahan, adanya forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), kegiatan patrol gabungan antara Polisi dengan jajaran anggota TNI AL. Perihal kemudahan komunikasi antara masyarakat kepada petugas Polmas / Bhabinkamtibmas, perlu pempublikasian kontak telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila terjadi gangguan kamtibmas yang ditempatkan pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kata Kunci : Polmas, Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
The Application of Penal Mediation in Handling Minor Criminal Offenses Regulated by Regional Regulations Fandri Rachmanto
JUSTISI Vol. 11 No. 2 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i2.3961

Abstract

This study aims evaluates the effectiveness of penal mediation in resolving minor offenses under Regional Regulations (Perda) in Indonesia, focusing on reducing court caseloads and aligning with national and local legal frameworks. This study A normative legal research method was used, analyzing primary legal materials, such as laws and judicial decisions, supplemented by secondary sources, including case studies. A comparative analysis was conducted with New Zealand’s restorative justice system. Novelty The research highlights the integration of penal mediation within Perda as a tailored approach for minor offenses. It identifies challenges such as regional disparities, limited mediator availability, and insufficient public awareness, offering strategic recommendations. Findings Penal mediation effectively resolves minor offenses by emphasizing dialogue and accountability. However, inconsistent mediator training and lack of institutional support remain key challenges. Conclusion Penal mediation is an effective alternative for minor offenses under Perda. Its success depends on public awareness, standardized training, and institutional support. Lessons from international best practices can help optimize its implementation.