Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA)
Gozali, Gufron
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Politics Of China’s Global Peace-Making: Initiating Stability for Long Term Economic Expansion Gozali, Gufron; Al-Fadhat, Muhammad Faris
JURNAL ILMU SOSIAL Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.23.1.2024.106-129

Abstract

China’s role in global peace-making initiatives raises critical questions about the underlying objectives of these efforts. Some scholars interpret this as an attempt by China to extend its political influence and pursue hegemonic ambitions globally. Others view it as China’s strategy to fill the power vacuum left by the United States. However, the primary goal of China’s initiatives appears to be achieving stability, which is essential for realizing its vision of becoming a prosperous nation by 2049. This article explores the key motivations driving China’s active participation in global peace-making. Utilizing qualitative methods, with an emphasis on in-depth literature reviews, the study draws on two types of data sources. The first is primary data from official statements, including speeches and documents, while the second comprises secondary data from academic journals, scholarly articles, think tank reports, and mass media. The article argues that China’s peace efforts align with its long-term economic expansion interests and asserts that China’s substantial global investments are aimed at fostering both peace and economic prosperity.
Peran dan Hambatan BAKAMLA Menjaga Laut Natuna Utara di Era Joko Widodo Pashya, M. Habib; Gozali, Gufron; Faqiriah, Nurul; Purnama, Yeta
DEFENDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.122

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis mengenai peran dan hambatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dalam sengketa Laut Natuna Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berfokus pada tiga variabel utama yaitu Laut Natuna Utara, Indonesia, dan Bakamla. Di tahun 1970 an, sengketa Laut China Selatan menjadi konflik yang krusial di kawasan Indo-Pasifik. China memberikan penjelasan mengenai klaim sepihak yang disebut dengan sembilan garis putus-putus. Klaim China tersebut berdasarkan kisah sejarah peradaban. Namun, klaim sepihak China tidak sejalan dengan UNCLOS 1982. Klaim tumpang-tindih tersebut membuat sengketa Laut China Selatan menjadi panas hingga kini. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa, klaim yang dibuat oleh China masuk ke dalam 200 mil teritorial Indonesia yang terletak di Natuna Utara. China kerap melakukan aktivitas ilegal seperti riset dan penangkapan ikan. Insiden ini mengundang peran pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengerahkan Bakamla. Peran Bakamla di Natuna cukup penting mengingat di era Jokowi, pemerintah beberapa kali membuat Peraturan Presiden (Pepres) untuk meluruskan koordinasi dan kinerja Bakamla. Meskipun memiliki peran yang besar, Bakamla sebagai institusi baru memiliki kendala ataupun hambatan. Masalah yang mendasar adalah mengenai anggaran dari APBN. Kata Kunci: Peran Bakamla, Hambatan, Sengketa Laut Natuna Utara, UNCLOS 1982
Peran dan Hambatan BAKAMLA Menjaga Laut Natuna Utara di Era Joko Widodo Pashya, M. Habib; Gozali, Gufron; Faqiriah, Nurul; Purnama, Yeta
DEFENDONESIA Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.122

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis mengenai peran dan hambatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dalam sengketa Laut Natuna Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berfokus pada tiga variabel utama yaitu Laut Natuna Utara, Indonesia, dan Bakamla. Di tahun 1970 an, sengketa Laut China Selatan menjadi konflik yang krusial di kawasan Indo-Pasifik. China memberikan penjelasan mengenai klaim sepihak yang disebut dengan sembilan garis putus-putus. Klaim China tersebut berdasarkan kisah sejarah peradaban. Namun, klaim sepihak China tidak sejalan dengan UNCLOS 1982. Klaim tumpang-tindih tersebut membuat sengketa Laut China Selatan menjadi panas hingga kini. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa, klaim yang dibuat oleh China masuk ke dalam 200 mil teritorial Indonesia yang terletak di Natuna Utara. China kerap melakukan aktivitas ilegal seperti riset dan penangkapan ikan. Insiden ini mengundang peran pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengerahkan Bakamla. Peran Bakamla di Natuna cukup penting mengingat di era Jokowi, pemerintah beberapa kali membuat Peraturan Presiden (Pepres) untuk meluruskan koordinasi dan kinerja Bakamla. Meskipun memiliki peran yang besar, Bakamla sebagai institusi baru memiliki kendala ataupun hambatan. Masalah yang mendasar adalah mengenai anggaran dari APBN. Kata Kunci: Peran Bakamla, Hambatan, Sengketa Laut Natuna Utara, UNCLOS 1982
Co-Authors Al-Fadhat, Muhammad Faris Faqiriah, Nurul Pashya, M. Habib Purnama, Yeta