Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Yuridika
Nurifanti, Ersya Dwi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang Jaya, Alvian Dwiangga; Nurifanti, Ersya Dwi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53269

Abstract

Pertumbuhan perekonomian, pariwisata dan infrastruktur Indonesia yang masif menyebabkan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke Indonesia, hal ini menimbulka suatu kebutuhan untuk disediakannya fasilitas penukaran valuta asing atau money changer. Namun, pada implementasinya money changer ternyata menjadi sarana Tindak Kejahatan Pencucian Uang. Dalam hal ini pemerintah sebenarnya telah menjerat pelaku TPPU tersebut dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, masih ditemukan banyak kelemahan dalam sistem pengawasan dan penerapan sistem anti money laundering dalam mekanisme transaksi money changer tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problematika money changer saat ini dengan mengkaji BSPI 2025 terhadap pemberantasan TPPU yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis aspek hukum dan melakukan penelusuran bahan kepustakaan. Penegakan hukum dan pengawasan yang ada saat ini belum mampu menjawab persoalan KUPVA BB dalam TPPU baik secara preventif maupun represif karena masih tingginya angka TPPU dalam KUPVA BB saat ini. BSPI 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di era digital khususnya dalam hal ini adalah untuk penanganan masalah KUPVA BB. Kelemahan dalam sistem KUPVA BB sebelum adanya SPI 2025 ini adalah mekanisme transaksi dan pengawasan pemerintah. BI melalui BSPI 2025, akan membentuk sistem yang memuat struktur, pendelegasian pengaturan, dan pembaharuan mekanisme transaksi, hal ini dapat dinilai efektif dalam menangani KUPVA BB dalam TPPU.
The Umbrella Act as a Solution to Conflicting Laws and Regulations During the Covid-19 Pandemic E A, M. Kenza Radhya; Nurifanti, Ersya Dwi
Yuridika Vol. 36 No. 3 (2021): Volume 36 No 3 September 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.847 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v36i3.27990

Abstract

The Covid-19 pandemic has brought significant new challenges to countries around the world. In Indonesia, the detrimental effects of the pandemic have been exacerbated by contradictory government policies, which have hindered the nation's ability to control the situation. The proposed Umbrella Act, covering both health and the economy, could resolve the conflict inherent in government policies, and therefore help Indonesia provide an integrated response to the pandemic. This in turn could bring down the country's Covid-19 case numbers, which remain relatively high. This study uses a normative method to critically analyse the legal and regulatory issues of the Umbrella Act. By introducing it, the Indonesian government will be able to fulfil its responsibilities to the national community and effectively mitigate the current emergency.
Co-Authors E A, M. Kenza Radhya Jaya, Alvian Dwiangga