Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum Unes Law Review
Donri, Wahyu
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Mengenai UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ramadhan, Rizky; Donri, Wahyu
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10060

Abstract

Citra Pokok Negara Hukum adalah dengan ditegakkanya hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan keselarasan antara aturan hukum yang tertulis dengan aparatur penegak hukum yang menegakan hukum tersebut. Setiap aparatur penegak hukum memiliki perannya masing-masing diantaranya adalah Profesi Hakim yang representasi wakil tuhan di muka bumi. hakim adalah puncak harapan akhir bagi masyarakat diluar sana yang sedang mencari keadilan. Maka untuk mencerminkan hakim yang berkeadilan untuk memutus sebuah perkara harus diikuti dengan proses persidangan yang benar dan baik sesuai aturan hukum positif yang berlaku atau yang sering disebut sebagai hukum acara dan diikuti dengan Pedoman Etika Profesi Hakim. Kode etik hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama Mahkamah agung dengan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Diantara bentuk pedoman tersebut adalah Hakim Harus bersifat arif dan bijaksana yang mana bentuk implementasinya adalah Tidak mengadili perkara yang memiliki unsur Konflik Kepentingan serta menjalankan asas Independensi dan immparsialitas yang menjadi pondasi untuk mewujudkan hakim yang berintergritas tinggi termasuk yaitu hakim mahkamah konstitusi. Asas Independensi dan immparsialitas Hakim Konstitusi Tentang Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi telah diatur juga sebagaimana yang  termaktub di dalam PMK Nomor 09/PMK/2006. Hakim Konstitusi memiliki kebebasan atas dasar keilmuannya untuk mengadili sebuah perkara yang memposisikan dirinya berada di tengah tidak memihak kepada siapapun termasuk kepada pihak yang berpakara yang dimana hakim hanya berpihak kepada kepentingan hukum ini lah sebagai bentuk Menjalankan asas independensi dan immparsialitas sebagai Hakim konstitusi. Hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus sebuah persoalan atau sengketa hukum harus independen tidak boleh terintervensi dari pihak luar manapun dan immparsialitas hakim tidak dibenarkan dalam hukum untuk tendensius atau pilih kasih terhadap para  pihak  yang bersengketa karena hakim konstitusi menjalankan hukum untuk tegaknya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sebab hakim konstitusi dan hakim peradilan lainnya memiliki tiga beban yang sangat berat yaitu beban kepada hukum, beban kepada orang yang berperkara dan yang terakhir  beban kepada tuhan. Diantara Putusan badan peradilan yang sedang hangat dibahas di publik saat ini yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dinilai hakim tidak menjalankan kode etiknya berupa Independen dan immparsial dalam proses persidangannya adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebab mengandung cacat formil di dalamnya ini dibuktikan dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan MKMK, Putusan Mahkamah Konstitusi
Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Berat Terhadap Korban Sipil dalam Invasi Rusia ke Ukraina Azizi, Umar Mochtar; Alfiansyah; Chaidir, Mega Fadhillah; Donri, Wahyu
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.6727

Abstract

Human Rights are rights that are inherent in human beings. However, when there is an armed conflict between countries, human rights are often ignored. This study aims to identify and examine cases of gross human rights violations committed by Russia against Ukraine. The research method used is a normative juridical research method, where the research focuses on the study of the rules or norms in positive law. So that based on international law in general the protection of the Ukrainian people is stated in international rules or instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, International Humanitarian Law, Geneva Law, the Covenant on Civil and Political Rights, the Law of Armed Conflict (LOAC)
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPHINA, DAN MALAYSIA Erlianto, Reviansyah; Siwi, Galih Raka; Donri, Wahyu
UNES Law Review Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i1.212

Abstract

Globalization certainly has an impact on developments in every country, therefore forest conversion activities are carried out with government permission. In practice, several acts of excessive forest exploitation were found which were classified as criminal acts of illegal logging. The purpose of this study is to understand the existence of the state in forest monitoring and management, and to compare illegal logging crimes in Indonesia, Malaysia, and the Philippines in terms of the laws and regulations of each country. The normative legal research method is in the form of secondary data, the author makes a legal comparison between the laws of the three countries collected through literature study. The results obtained, that the crime of illegal logging is a large and organized crime, in their regulations have condemned all actions related to environmental destruction including illegal logging, weak law enforcement is a factor that causes this crime to be repeated every year.
Co-Authors Alfiansyah Azizi, Umar Mochtar Chaidir, Mega Fadhillah Erlianto, Reviansyah Rizky Ramadhan, Rizky Siwi, Galih Raka