Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Ali, Mahrus; Hafid, Irwan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4890

Abstract

Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus teoretik tentang kriminalisasi berbasis hak asasi manusia dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara harus sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku sosial masyarakat. Rumusan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup telah merefleksikan prinsip tujuan yang sah dalam hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembatasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Kajian ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan ultimum remidium dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup perlu mengakomodasi prinsip pembatasan hak asasi manusia.
Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System: Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Hafid, Irwan; Utomo, Adhi Prasetyo
Lex Renaissance Vol. 11 No. 1 June 2026
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol11.iss1.art2

Abstract

The regulation of restorative justice in the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025) demonstrates a shift in legal policy within the Indonesian criminal justice system. This change not only alters the legal basis but may also affect the process of resolving criminal cases. Restorative justice has been widely studied within the context of sectoral regulations, but studies in KUHAP 2025 and the need for its implementing regulations remain limited. This study aims to examine the legal policy on restorative justice in KUHAP 2025 and the formation of its implementing regulations within the criminal justice system. This study employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches. Previously, restorative justice was regulated sectorally through Police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. The decision to regulate restorative justice in KUHAP 2025 reflects a legal policy choice toward the aspired legal framework (ius constituendum), as it strengthens legality, victims’ rights, the restorative paradigm, the harmonization of the criminal justice system, and the availability of judicial control mechanisms that were not provided for in previous regulations. Furthermore, the formulation of implementing regulations on restorative justice through a Government Regulation is necessary, with due consideration given to restorative justice mechanisms at the stages of investigation, adjudication, and execution of judgments, as well as the regulation of mediators, penal mediation procedures, and the legal consequences of restorative agreements. Further research is needed to examine the implementation of restorative justice in KUHAP 2025 within the practice of criminal law enforcement in Indonesia.