Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)
Hasbullah, M. Afif
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM SEKTOR EKONOMI DIGITAL Hasbullah, M. Afif

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.747 KB) | DOI: 10.31955/mea.v4i1.1635

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha dalam sektor ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi literatur. Jenis penelitian ini mengacu pada penelitian hukum sosiologis, mengacu pada hukum yang telah berlaku dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta dengan mengumpulkan berbagai fakta serta teori yang dibutuhkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisa sumber hukum, dapat disimpulakan bahwa regulasi yang digunakan di Indonesia untuk mengatur persaingan usaha dalam era digital ini belum secara khsusus dirumuskan. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pasar digital sangat disayangkan mengingat hal ini sangat urgent untuk diperhatikan oleh pemerintah sebab struktur pasar ini sangat berbeda dalam segala aspeknya dengan pasar konvensional yang telah dikenal, dan sangat berpotensi untuk dikembangkan
Akibat Hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Perusahaan Asuransi Ke Pengadilan Niaga Yang Diajukan Oleh Pemohon Yang Tidak Memiliki Legal Standing Septiani, Vira Nadia; Hariyani, Iswi; Prakoso, Bhim; Hasbullah, M. Afif
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v7i2.5394

Abstract

Human life is inseparable from the existence of risk, the occurrence of which cannot be ascertained and causes damage, loss, costs incurred, loss of profit, and others. Anticipating this, insurance is present in the midst of society as an institution for delegation or transfer of risk. However, insurance companies in carrying out their obligations also experience problems, one of which is regarding default, which causes the insurance company to be in the PKPU or bankruptcy process. Only certain parties can file PKPU or bankruptcy against an insurance company to the commercial court. The formulation of the problem in this article is the applicant who has legal standing to file PKPU or bankruptcy to the commercial court for insurance companies and the legal implications if PKPU or bankruptcy for insurance companies to the commercial court is filed by an applicant who does not have legal standing. Keywords: Insurance. Legal Standing, PKPU or bankruptcy. Abstrak Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya risiko, yang terjadinya tidak dapat dipastikan dan menimbulkan kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, dan lain-lain. Mengantisipasi hal tersebut, asuransi hadir ditengah masyarakat sebagai lembaga pelimpahan atau pengalihan risiko. Namun perusahaan asuransi dalam menjalankan kewajibannya juga mengalami masalah salah satunya mengenai gagal bayar, yang menyebabkan perusahaan asuransi berada dalam proses PKPU atau pailit. Hanya pihak tertentu yang dapat mengajukan PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah pemohon yang memiliki legal standing untuk mengajukan PKPU atau pailit ke pengadilan niaga atas perusahaan asuransi dan implikasi hukum apabila PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi ke pengadilan niaga diajukan oleh tertanggung sebagai pemohon yang tidak memiliki legal standing. Kata Kunci: Asuransi. Legal Standing, PKPU atau pailit.
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA Fahmi, Muhammad Arif; Hasbullah, M. Afif; Munir, Ahmad
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.2625

Abstract

The revolution from industry 4.0 has created a new finding in the financial sector, namely digital finance. The unclear legal rules governing business competition in the digital financial services industry can lead to cartel actions in conducting business competition. The method used in writing this article is normative legal research on the phenomenon of the development of the digital financial era in Indonesia. This study aims to analyze the legal regulation of business competition for digital financial services and fair business competition in the digital financial services industry. The regulation of digital financial services in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Application of Financial Technology, and is also regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 13 /POJK.02/2018 regarding digital financial innovation, it also includes consumer protection for digital financial service users. However, to guarantee legal certainty for the community or consumers, it must be regulated in the form of a law.
Co-Authors AHMAD MUNIR Fahmi, Muhammad Arif Iswi Hariyani Prakoso, Bhim Septiani, Vira Nadia