Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING Ridho Sadillah Ahmad; Nabitatus Sa'adah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.76 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i1.1286

Abstract

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang  harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1 Poin (31) UU Keimigrasian. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih kurangnya produk intelijen yang dihasilkan. Padahal produk intelijen tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengambil keputusan. Mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini (early warning) dalam pengamanan keimgrasian secara keseluruhan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ahmad, Ridho Sadillah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, seperti pengaruh budaya patriarki, rendahnya kontrol sosial, dan kurangnya pendidikan seksual.  Kesimpulannya, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang ada.  Upaya preventif melalui pendidikan seksual yang komprehensif, kampanye anti kekerasan seksual, dan penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan Ridho Sadillah Ahmad; Hermastita Sekar Ayu Asmara
Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Center for Research and Community Service (LPPM) University of Abulyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30601/humaniora.v8i2.5601

Abstract

Settlement of labor disputes in court requires the application of a clear and uniform concept of justice. For labor disputes to be resolved fairly, courts must ensure that procedures are carried out in a manner that upholds the rights of the parties to the dispute, is fair and non-discriminatory. The main causes of conflict between workers and management include different viewpoints between workers and employers, employment contracts, rights and responsibilities, and competing interests. Improving dispute resolution processes and ensuring fairness can increase the effectiveness of the employment law system. Writing about a phenomenon using data and presenting facts and data factually and accurately based on case analysis and related matters is known as writing quantitative analysis. This writing is also accompanied by a discussion of court cases which function to uphold the principles of justice at the Industrial Relations Court. The current legal system offers both litigation and non-litigation means for resolving disputes. These mechanisms include industrial relations courts using bipartite negotiations, mediation and arbitration in accordance with law number 2 of 2004. The main problem is the high time and costs involved in resolving labor disputes, even with a clear legal framework. Before starting negotiations, labor organizations must also fulfill several prerequisites. The state plays an important role in encouraging the peaceful resolution of conflicts and fostering a peaceful environment between employers and workers. The social peace of industrial society is significantly affected by injustice in labor relations, in addition to the individuals affected. If justice is not achieved at every stage of industrial relations, disharmony will continue. It is important to improve the quality of procedural law, dispute resolution systems, and legal awareness among all parties.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sadillah Ahmad, Ridho; Puspaningtyas, Dyah Ayu; Ismariy, Muhammad Nur Karim Al
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1307

Abstract

In an increasingly fast-paced and connected digital era, the protection of personal data privacy has become a very urgent and complex issue. Information and communication technologies have facilitated the widespread collection, storage and distribution of personal data, presenting new challenges to the protection of privacy rights, particularly in Indonesia. This phenomenon is exacerbated by various cases of data leakage and misuse of personal information that emphasize the importance of a strong and effective legal framework to protect individual privacy. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations, such as Article 26 of the ITE Law and PP PSTE, in protecting personal data privacy in Indonesia, and to examine the draft personal data protection law (RUU PDP) which is expected to provide more comprehensive protection. The research method used is a normative juridical approach, with literature study as the main tool for collecting data. The results show that although the existing regulations already provide an important legal foundation, there are still weaknesses in implementation and law enforcement. Lack of public awareness about privacy rights, as well as weak law enforcement against data privacy violations, are the main obstacles in the protection of personal data privacy. The conclusion of this study is that improvements in regulation, stricter law enforcement, and better education to the public are needed to improve the protection of personal data privacy. The PDP Bill is expected to address some of these weaknesses by providing a clearer and more comprehensive legal framework.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ahmad, Ridho Sadillah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tertuang dalam UU No 31 Tahun 2014, Buku II Bab XIV KUHP, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bentuk perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual meliputi penyediaan fasilitas khusus, pendampingan khusus, pemantauan perkembangan anak secara berkelanjutan, jaminan untuk menjaga hubungan dengan keluarga, serta melindungi identitas anak dari eksposur media massa dan stigmatisasi.