Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Law Enforcement on Child Sexual Abuse in Manado City Rimbing, Nontje; Sondakh, Meiske T.; Worang, Eske N.
Asia Pacific Journal of Management and Education (APJME) Vol 4, No 1 (2021): March 2021
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.431 KB) | DOI: 10.32535/apjme.v4i1.1045

Abstract

This study investigates child sexual abuse cases that remain high in Manado as well as its law enforcement against the perpetrators, especially for underage perpetrators. By using a normative legal method, this research paper aims to examine legal materials, namely the Criminal Code and the Child Protection Law No. 35 of 2014 by collecting empirical data about law enforcement by the North Sulawesi Regional Police. The findings indicate that the law enforcement on underage perpetrators depends on the investigators in charge, in principle, under Law no. 35 of 2014, and they are detained in Child Care Centers of Tomohon. Also, this research specifically underlined that law enforcement against underage perpetrators has followed the procedures of the juvenile justice system, while the victims do need special attention of institutions outside the police. To ensure the rights to education in detention, this study suggests to make special rules regarding the obligation of teachers to provide private lessons.
Law Enforcement on Child Sexual Abuse in Manado City Rimbing, Nontje; Sondakh, Meiske T.; Worang, Eske N.
Asia Pacific Journal of Management and Education (APJME) Vol 4, No 1 (2021): March 2021
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/apjme.v4i1.1045

Abstract

This study investigates child sexual abuse cases that remain high in Manado as well as its law enforcement against the perpetrators, especially for underage perpetrators. By using a normative legal method, this research paper aims to examine legal materials, namely the Criminal Code and the Child Protection Law No. 35 of 2014 by collecting empirical data about law enforcement by the North Sulawesi Regional Police. The findings indicate that the law enforcement on underage perpetrators depends on the investigators in charge, in principle, under Law no. 35 of 2014, and they are detained in Child Care Centers of Tomohon. Also, this research specifically underlined that law enforcement against underage perpetrators has followed the procedures of the juvenile justice system, while the victims do need special attention of institutions outside the police. To ensure the rights to education in detention, this study suggests to make special rules regarding the obligation of teachers to provide private lessons.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI EFEK SAMPING PENGUNAAN KOSMETIK PALSU DI KOTA MANADO Rimbing, Nontje; Sondakh, Meiske T; Sumilat, Veibe V
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3051

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi perlindungan hukum terhadap konsumen yang menalami efek samping akibat pengunaan kosmetik palsu. Yang memebahayakan Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen berupa ganti rugi berupa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Penelitian dilakukan dengan mengunakan metode penelitian hukum normative yang terfokus pada penerapan aturan untuk melindungi konsumen penguna kosmetik di Kota Manado. Sampel akan diamabil secara acak terutama konsumen perempuan sebagai penguna kosmetik. Hasil penelitian menunjukan sesuai Pelaku Usaha kosmetik tidak bertangung jawab terhadap konsumen kosmetik yang mengalami efek samping. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas dapadi lihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi 3 (tiha) hal penting yaitu 1. tanggung jawab ganti kerugian atas ganguan kesehatan yang dialami konsumen ;2. tanggung jawab ganti kerugian atas efek samping yang ditimbulkan 3. tanggung jawab ganti kerugian terhadap konsumen kosmetik belum jelas penangananya oleh Pemerintah maupun pemerintah Kota Manado .Kesimpulan Masih terjadi ketidak pastina hukum terhadap konsumen kosmetik terkait dengan efek samping dan penangananya. Apalagi di Kota Manado belum berfungsinya BPSK ban penyelesaian sengketa Konsumen.